Padang – Pemerintah Kota (Pemko) Padang mengambil langkah progresif dalam menuntaskan persoalan banjir yang kerap melanda wilayahnya.
Melalui koordinasi strategis dengan Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Sumatera Barat, Pemko Padang mematangkan rencana penataan drainase terpadu yang akan menyasar lima kawasan prioritas.
Pertemuan yang berlangsung di Kantor BPBPK Sumbar, Jumat (29/5/2026), dipimpin langsung oleh Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir.
Dalam forum tersebut, Maigus menegaskan bahwa penanganan banjir menjadi agenda krusial, terutama di titik-titik yang terdampak bencana hidrometeorologi tahun 2025, serta kawasan padat penduduk seperti Gunung Pangilun, Aie Pacah, dan Dadok Tunggul Hitam.
“Kami berkomitmen penuh menuntaskan masalah ini. Dengan adanya Dana Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp371 miliar, kami telah mengalokasikan Rp110 miliar khusus untuk perbaikan drainase dan irigasi. Sinergi dengan BPBPK sangat penting agar dana ini terserap efektif dan tepat sasaran, terutama untuk kawasan Gajah Mada, By Pass, hingga Koto Tangah,” ujar Maigus.
Menanggapi hal tersebut, Kepala BPBPK Sumbar, Maria Doeni Isa, memaparkan bahwa pihaknya telah memetakan lima kawasan strategis untuk penanganan tahun ini, yakni Kecamatan Nanggalo (Gurun Laweh dan Tabing Banda Gadang), Kecamatan Pauh (Lambung Bukik dan Cupak Tangah), serta Kelurahan Rawang.
Maria menjelaskan, fokus BPBPK adalah membenahi drainase lingkungan yang terintegrasi dengan sistem drainase kota dan sungai. Berdasarkan survei lapangan, genangan air sering terjadi akibat saluran yang tersumbat atau tertutup bangunan warga. Sebagai solusi, BPBPK akan menerapkan inovasi drainase tengah jalan menggunakan teknologi box culvert dengan kedalaman satu meter.
“Di Tabing Banda Gadang, kami akan menempatkan drainase di tengah badan jalan.
Langkah ini diambil agar saluran tidak lagi disalahgunakan atau ditutup oleh aktivitas warga, sehingga pemeliharaannya jauh lebih mudah dan fungsinya tetap optimal,” jelas Maria.
Proyek penataan terpadu ini diproyeksikan menelan anggaran hingga Rp440 miliar.
Lingkup pekerjaannya pun komprehensif, mencakup perbaikan jalan lingkungan, pembangunan trotoar, pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU), hingga penyediaan ruang terbuka hijau.
“Perencanaan akan dimulai tahun 2026 ini. Sementara untuk pengerjaan fisik, kami rencanakan melalui skema multiyears pada 2027 hingga 2028, dengan catatan status lahan harus sudah *clean and clear*,” pungkas Maria.
Sinergi ini diharapkan menjadi solusi permanen bagi Kota Padang dalam meminimalisir risiko banjir sekaligus meningkatkan kualitas infrastruktur lingkungan bagi masyarakat.
Baca Kabarsumbar.com lebih update via Google News, Klik Disini atau Join Telegram Disini.
