Pemerintah

DPR RI Dorong Pemda Maluku Utara Optimalkan RSUD Sebagai Fasilitas Rehabilitasi

76
×

DPR RI Dorong Pemda Maluku Utara Optimalkan RSUD Sebagai Fasilitas Rehabilitasi

Sebarkan artikel ini
Anggota Komisi III DPR RI Benny Utama saat rapat kunjungan kerja reses Komisi III DPR RI di Kota Ternate, Maluku Utara, Kamis (23/7/2026). Foto: Riska/Karisma
Anggota Komisi III DPR RI Benny Utama saat rapat kunjungan kerja reses Komisi III DPR RI di Kota Ternate, Maluku Utara, Kamis (23/7/2026). Foto: Riska/Karisma/DPR

Ternate – Anggota Komisi III DPR RI, Benny Utama, mendesak pemerintah daerah di Maluku Utara segera memperkuat fasilitas rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkotika.

Ia menegaskan, penanganan narkoba tidak boleh hanya bertumpu pada Badan Narkotika Nasional (BNN) dan aparat penegak hukum, melainkan menuntut kolaborasi lintas sektor.

Pernyataan tersebut disampaikan Benny saat kunjungan kerja reses bersama Kejaksaan Tinggi, Polda, dan BNNP Maluku Utara di Ternate, Kamis (23/7/2026).

Benny mengibaratkan korban penyalahgunaan narkoba sebagai warga negara yang sedang sakit dan membutuhkan perawatan medis intensif.

Menurutnya, pemidanaan tanpa rehabilitasi berisiko membuat korban kembali terjerumus, bahkan berpotensi menjadi pengedar narkoba.

Untuk mengatasi minimnya fasilitas, ia mengusulkan pemerintah kabupaten dan kota memanfaatkan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) sebagai pusat rehabilitasi.

“Kepala daerah bisa diajak membangun fasilitas rehabilitasi di RSUD karena tempatnya sudah tersedia,” ujar politisi Partai Golkar tersebut.

Ia menekankan, perlindungan terhadap generasi muda merupakan tanggung jawab sosial utama demi menyongsong Indonesia Emas 2045.

Selain narkotika, Benny juga menyoroti maraknya penyalahgunaan zat adiktif lain seperti lem di kalangan remaja.

Guna memperkuat pengawasan, ia mendorong penambahan dukungan personel bagi BNNP Maluku Utara yang saat ini masih terbatas.

Benny menyarankan pelibatan Bhabinkamtibmas untuk memetakan peredaran narkoba hingga ke tingkat desa dan kelurahan.

Keterlibatan aparat di garda terdepan ini diyakini mampu menyediakan data akurat agar penindakan menjadi lebih efektif dan tepat sasaran.

“Pemetaan ini krusial untuk menentukan langkah penindakan yang lebih efektif,” pungkasnya.

Baca Kabarsumbar.com lebih update via Google News, Klik Disini atau Join Telegram Disini.