Padang – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat mengoptimalkan dana tambahan Transfer ke Daerah (TKD) senilai Rp2,71 triliun untuk mempercepat rehabilitasi serta rekonstruksi pascabencana.
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menegaskan dana tersebut menjadi instrumen utama dalam memulihkan infrastruktur, pelayanan publik, dan ekonomi masyarakat.
“Percepatan alokasi ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program yang tepat sasaran,” ujar Mahyeldi dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi di Auditorium Gubernuran Sumbar, Selasa (21/7/2026).
Mahyeldi menginstruksikan pemerintah kabupaten dan kota untuk memperkuat perencanaan serta menetapkan skala prioritas dalam penggunaan anggaran.
Ia juga menekankan pentingnya transparansi melalui publikasi capaian pembangunan agar kepercayaan publik tetap terjaga.
Kasubdit Perencanaan Keuangan Daerah Kemendagri, Fernando Siagian, memastikan seluruh dana tambahan TKD telah tersalurkan sejak April 2026.
Fernando mendesak pemerintah daerah segera merealisasikan anggaran tersebut untuk rehabilitasi, rekonstruksi, dan penguatan mitigasi bencana.
Ia turut mengingatkan pemerintah daerah agar meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana, termasuk ancaman El Nino serta musim kemarau.
Staf Khusus Menteri Dalam Negeri, Kastorius Sinaga, memberikan apresiasi atas keberhasilan Sumatera Barat dalam penanganan pascabencana.
Data Satgas Nasional menempatkan Sumatera Barat sebagai salah satu dari tiga provinsi dengan progres pemulihan tercepat di Indonesia.
Rehabilitasi lahan sawah di wilayah ini tercatat telah mencapai 98 persen dan sebagian besar telah memasuki musim tanam.
Pemerintah pusat secara nasional mengalokasikan Rp10,6 triliun bagi seluruh daerah yang terdampak bencana.
Khusus untuk Pemprov Sumatera Barat, dana yang diterima mencapai Rp534 miliar yang pengelolaannya melibatkan 23 Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Anggaran tersebut difokuskan pada Dinas PSDA serta Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang.






