Bukittinggi – Pemerintah Kota (Pemko) Padang Panjang menyusun Dokumen Rencana Kontingensi sebagai panduan operasional untuk memastikan penanganan darurat bencana berjalan cepat, terarah, dan terkoordinasi.
Wali Kota Padang Panjang, Hendri Arnis, menegaskan komitmen tersebut saat menutup Workshop Grand Design Penyusunan Dokumen Rencana Kontingensi di Campago Hotel and Resort, Bukittinggi, Rabu (23/7/2026).
Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari sejak 20 Juli 2026 ini diinisiasi oleh BPBD Kesbangpol guna menyatukan langkah seluruh pemangku kepentingan dalam menghadapi potensi bencana.
Selama lokakarya, para peserta menyepakati jenis ancaman prioritas sekaligus memperjelas pembagian peran setiap instansi, baik dalam tahap mitigasi maupun penanggulangan bencana.
Hendri Arnis menekankan bahwa kesiapsiagaan merupakan tanggung jawab kolektif yang membutuhkan perencanaan matang dan koordinasi lintas sektor yang solid.
“Dokumen Rencana Kontingensi ini bukan sekadar administrasi, melainkan pedoman operasional saat kondisi darurat,” ujar Hendri.
Ia menambahkan, penyusunan dokumen harus berbasis data komprehensif dengan melibatkan seluruh pihak terkait agar implementasinya efektif di lapangan.
Menurut Hendri, keberadaan dokumen ini akan memperjelas tugas setiap elemen sehingga penanganan bencana menjadi jauh lebih terukur dan responsif.
Ia berharap semangat kolaborasi yang terbangun dapat meminimalkan risiko sekaligus memperkuat ketangguhan masyarakat Kota Padang Panjang terhadap ancaman bencana.
Workshop tersebut menghadirkan Direktur DRR Indonesia sekaligus konsultan penanggulangan bencana, Revanche Jefrizal, sebagai narasumber utama.
Jefrizal memaparkan teknis penyusunan dokumen berdasarkan standar serta praktik terbaik dalam manajemen risiko bencana.
Baca Kabarsumbar.com lebih update via Google News, Klik Disini atau Join Telegram Disini.
