Kabupaten Tanah DatarPemerintah

Wabup Ahmad Fadly Perkuat Sinergi Tata Kelola Pemerintahan Daerah di Batam

87
×

Wabup Ahmad Fadly Perkuat Sinergi Tata Kelola Pemerintahan Daerah di Batam

Sebarkan artikel ini

Kegiatan ini bertujuan memperkuat peran strategis wakil kepala daerah dalam tata kelola pemerintahan, advokasi kebijakan, serta sinergi pembangunan nasional.

Batam – Wakil Bupati Tanah Datar, Ahmad Fadly, mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Asosiasi Wakil Kepala Daerah (ASWAKADA) se-Indonesia di Batam, Kepulauan Riau, Kamis (23/7/2026).

Kegiatan ini bertujuan memperkuat peran strategis wakil kepala daerah dalam tata kelola pemerintahan, advokasi kebijakan, serta sinergi pembangunan nasional.

Partisipasi tersebut merujuk pada amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Regulasi tersebut menegaskan kewajiban wakil kepala daerah dalam membantu bupati atau wali kota memimpin urusan pemerintahan, mengoordinasikan perangkat daerah, serta melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan.

“Bimtek ini memperkuat pemahaman tugas saya untuk mendampingi bupati dalam membangun Tanah Datar ke depan,” ujar Ahmad Fadly di sela-sela acara.

Ia menekankan bahwa kepemimpinan daerah harus berjalan selaras antara kepala daerah dan wakilnya tanpa ada fungsi yang tumpang tindih.

Menurutnya, meski memiliki peran dan tanggung jawab berbeda, keduanya harus berada dalam satu tujuan untuk melayani masyarakat serta menjaga keutuhan NKRI.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi, menambahkan bahwa posisi wakil kepala daerah bukan sekadar pembagian kekuasaan.

Ia menegaskan bahwa efektivitas pemerintahan daerah harus dikembalikan pada mandat rakyat.

“Fokus utama adalah bagaimana kepala daerah dan wakil kepala daerah bersama-sama mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui program pembangunan yang nyata,” jelas Dede Yusuf.

Agenda tahunan ini menghadirkan sejumlah narasumber dari Kementerian Dalam Negeri untuk mendorong terciptanya birokrasi yang lebih adaptif dan transparan.

Para narasumber tersebut meliputi Direktur Politik Dalam Negeri Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Akbar Ali, Kasubdit Perencanaan Anggaran Daerah Wilayah I Fernando H. Siagian, serta Analis Kebijakan Ahli Madya Ditjen Otonomi Daerah L. Saydiman Marto.

Baca Kabarsumbar.com lebih update via Google News, Klik Disini atau Join Telegram Disini.