PemerintahPeristiwa

Erupsi Anak Krakatau Berdampak ke Aktivitas ASN, Pemda Bisa Terapkan WFH

×

Erupsi Anak Krakatau Berdampak ke Aktivitas ASN, Pemda Bisa Terapkan WFH

Sebarkan artikel ini
Erupsi Anak Gunung Krakatau. Foto: Internet
ASN bekerja dari rumah akibat erupsi anak Krakatau Foto :Internet

JAKARTA, KABAR SUMBAR — Pemerintah daerah yang wilayahnya terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau diperbolehkan menerapkan sistem Work From Home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN). Kebijakan tersebut dapat disesuaikan dengan kondisi dan tingkat kedaruratan di masing-masing daerah.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan penerapan WFH dapat dilakukan apabila kondisi erupsi mulai menimbulkan risiko terhadap kesehatan maupun keamanan masyarakat, termasuk para ASN.

Menurut Tito, Kementerian Dalam Negeri terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi yang berpotensi terdampak, seperti Banten, Lampung, Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Sumatera Selatan.

Ia menyebutkan, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengambil langkah penyesuaian apabila situasi di wilayahnya dinilai sudah mengganggu aktivitas masyarakat dan pelayanan pemerintahan.

“Kalau memang ada potensi yang akan berpengaruh berbahaya untuk kesehatan, untuk keamanan, maka sektor layanan publik, termasuk juga kegiatan masyarakat, termasuk juga kegiatan belajar mengajar, dapat dilakukan respons,” ujar Tito dalam jumpa pers daring, Minggu (6/9/2026).

Tito menjelaskan, keputusan menerapkan WFH terutama dapat diambil apabila pemerintah kabupaten atau kota menilai kondisi di wilayahnya sudah masuk kategori darurat dari sisi kesehatan dan keamanan.

Dalam penerapannya, skema WFH dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Pemerintah daerah dapat memberlakukan WFH bagi 50 persen ASN, khususnya dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan pelayanan publik.

Sementara itu, dalam kondisi yang dinilai lebih serius, penerapan WFH dapat ditingkatkan hingga 75 persen.

Meski demikian, kebijakan tersebut tetap perlu mempertimbangkan keberlangsungan pelayanan masyarakat. Terutama pada sektor yang berkaitan langsung dengan kebutuhan publik, seperti kesehatan dan layanan sosial.

Tito menegaskan bahwa setiap daerah dapat menentukan langkah yang paling sesuai berdasarkan kondisi di lapangan. Dengan demikian, penerapan WFH bukan dilakukan secara seragam, melainkan menyesuaikan tingkat risiko yang ditimbulkan oleh erupsi Gunung Anak Krakatau.

Baca Kabarsumbar.com lebih update via Google News, Klik Disini atau Join Telegram Disini.