Bukittinggi – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memacu penguatan 740 ribu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui percepatan legalitas, sertifikasi halal, dan akses permodalan.
Hal ini untuk menjaga resiliensi sektor yang menjadi tulang punggung ekonomi bagi dua pertiga penduduk daerah tersebut.
Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menegaskan, UMKM bukan sekadar unit bisnis, melainkan fondasi penghidupan bagi jutaan warga. Jika satu unit usaha melibatkan lima anggota keluarga, maka hampir empat juta jiwa di Sumatera Barat bergantung pada sektor ini.
“NIB adalah KTP-nya usaha. Kami mendorong pelaku UMKM segera mengurus legalitas agar memiliki akses lebih luas terhadap berbagai fasilitas dan dukungan pemerintah,” ujar Mahyeldi saat mendampingi Wakil Menteri UMKM RI Helvi Yuni Moraza dalam Festival Kemudahan dan Perlindungan Usaha Mikro di Bukittinggi, Jumat (9/10/2026).
Pemerintah mencatat tren positif dalam formalisasi bisnis. Hingga triwulan III 2026, penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) mendekati angka 2.000, menyusul capaian tahun 2025 yang melampaui 3.000 izin.
Dari sisi pembiayaan, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di wilayah ini telah mencapai Rp6,5 triliun sepanjang 2026, setelah mencatatkan angka Rp8 triliun pada tahun sebelumnya.
Wamen UMKM RI Helvi Yuni Moraza menilai, masyarakat Sumatera Barat memiliki “DNA” pedagang yang kuat. Tugas pemerintah, menurutnya, bukan lagi mengajari cara berdagang, melainkan memastikan akses fasilitas dan pendataan yang akurat.
“DNA-nya sudah dagang, Pak. Jadi urusan berdagang jangan diajarin. Yang perlu kita lakukan adalah fasilitasi,” tegas Helvi.
Untuk mempermudah akses tersebut, Kementerian UMKM meluncurkan platform SAPA UMKM.
Melalui sistem ini, pelaku usaha dapat terdata secara sistematis agar lebih mudah menjangkau program bantuan pemerintah, mulai dari permodalan hingga perluasan pasar.
Festival yang dihadiri 800 pelaku usaha ini menjadi ajang integrasi layanan publik.
Pemerintah memfasilitasi pengurusan NIB, perlindungan hak kekayaan intelektual, pendaftaran merek, hingga subsidi bunga kredit melalui program daerah LKMA Simamak.
Mahyeldi berharap sinergi lintas sektor ini mampu menopang pertumbuhan ekonomi daerah yang kini juga bertumpu pada sektor pariwisata.
Ia menekankan, penguatan UMKM harus dibarengi dengan pembenahan kawasan wisata dan penanganan kebersihan lingkungan agar daya saing produk dan destinasi lokal tetap terjaga.
Baca Kabarsumbar.com lebih update via Google News, Klik Disini atau Join Telegram Disini.
