Padang – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2027 sebesar Rp3.383.258.
Angka tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp200.303 atau 6,29 persen dibandingkan dengan UMP Tahun 2026 yang berada di angka Rp3.182.955.
Penetapan kebijakan ini tertuang dalam Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 562-698-2026 yang telah ditandatangani oleh Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah.
Kebijakan pengupahan terbaru ini dijadwalkan mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2027 mendatang.
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, menyatakan bahwa penetapan UMP ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk memastikan pekerja memperoleh penghasilan yang layak.
Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan untuk menjaga keberlangsungan dunia usaha serta iklim investasi di wilayah Sumatera Barat.
“Penetapan UMP ini kita harapkan dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Namun, pada saat yang sama, kita juga harus memperhatikan kemampuan dunia usaha agar kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja tetap tumbuh,” ujar Mahyeldi di Padang, Sabtu (21/11/2026).
Menurut Mahyeldi, kebijakan pengupahan harus dibangun melalui pertimbangan yang seimbang dengan melibatkan seluruh unsur terkait.
Ia menambahkan bahwa melalui pendekatan tersebut, keputusan yang diambil diharapkan tidak hanya memberikan perlindungan kepada pekerja, tetapi juga menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan.
Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat, Firdaus Firman, menjelaskan bahwa penetapan UMP 2027 merupakan hasil pembahasan dan kesepakatan Rapat Pleno Dewan Pengupahan Provinsi Sumatera Barat pada Rabu (18/11) lalu.
Rapat tersebut melibatkan berbagai unsur, mulai dari pemerintah, pengusaha, serikat pekerja atau serikat buruh, hingga akademisi.
Dalam proses pembahasannya, Dewan Pengupahan mempertimbangkan sejumlah indikator ekonomi dan ketenagakerjaan yang krusial.
Indikator tersebut meliputi tingkat inflasi Sumatera Barat sebesar 3,50 persen, pertumbuhan ekonomi sebesar 3,99 persen (c-to-c), serta penetapan nilai alfa sebesar 0,7.
“Seluruh indikator tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan besaran kenaikan UMP 2027. Pembahasan dilakukan bersama unsur terkait agar keputusan yang dihasilkan dapat mengakomodasi kepentingan pekerja maupun pengusaha,” jelas Firdaus.
Selain menetapkan UMP, Dewan Pengupahan Provinsi Sumbar juga menyepakati rekomendasi Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Tahun 2027 sebesar Rp3.483.258.
Nilai tersebut tercatat lebih tinggi Rp100.000 dibandingkan dengan besaran UMP 2027 yang telah ditetapkan.
Firdaus menyebutkan bahwa rekomendasi UMSP tersebut ditujukan bagi empat sektor usaha spesifik.
Sektor-sektor tersebut adalah Perkebunan Kelapa Sawit (KBLI 01262), Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit atau Crude Palm Oil (KBLI 10431), Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit (KBLI 10437), serta Pengoperasian Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik (KBLI 35151).
“Penerapan upah sektoral mempertimbangkan karakteristik masing-masing sektor, termasuk tingkat keahlian, risiko dan beban kerja, serta kebutuhan spesialisasi tertentu yang berbeda dengan sektor usaha lainnya,” terangnya.
Melalui penetapan ini, Pemprov Sumbar berharap kebijakan pengupahan Tahun 2027 dapat menjadi instrumen untuk meningkatkan perlindungan serta kesejahteraan pekerja.
Di saat yang sama, kebijakan ini diharapkan mampu mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat, produktif, dan berkelanjutan di Sumatera Barat.






