Padang – Terkait penipuan berkop Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Kepolisian Resor Kota (Polresta) Padang masih terus menyelidiki kasus tersebut.
Dugaan penipuan yang memakai surat berkop Bappeda Sumatera Barat (Sumbar) itu berisikan tanda tangan Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah.
Kasat Reskrim Polresta Padang, Kompol Rico Fernanda mengatakan, sejumlah pejabat Sumbar telah dijadwalkan untuk dimintai keterangan lebih lanjut,
“Sabtu depan akan kami panggil orang Bappeda, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumbar, dan juga Gubernur Sumbar,” ujar Rico dikutip dari Padangkita.com pada Rabu, 18 Agustus 2021.
Ia juga menjelaskan, setelah mendapati laporan dari salah satu perusahaan, pihaknya telah memeriksa lima orang terduga pelaku dalam kasus ini pada Jumat, 13 Agustus 2021 lalu.
Surat tersebut berisikan bahwa pelaku meminta sumbangan berupa uang kepada perusahaan-perusahaan dan sejumlah Perguruan Tinggi dan Universitas di Sumbar untuk membuat majalah yang memuat profil tentang Sumbar.
Dari hasil pemeriksaan, pelaku telah berhasil mengumpulkan uang hingga Rp 170 juta yang masuk ke rekening pribadi salah satu terduga pelaku dari total sekitar 25 perusahaan dan perguruan tinggi yang dimintainya.
Karena masih dalam proses penyelidikan, kelima terduga pelaku tersebut tidak ditahan, tetapi hanya wajib lapor. Namun baru diketahui, terduga pelaku ini memiliki sebuah CV (commanditaire venootschap) atau perseroan komanditer dan hal serupan juga pernah terjadi saat Mahyeldi menjabat sebagai Wali Kota Padang.
Sementara itu, Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah tidak terlalu menanggapi persoalan tersebut. Pasalnya, menurutnya banyak orang yang tidak bertanggung jawab memakai namanya.
Namun demikian,ia tetap akan mengusut penggunaan tanda tangannya tersebut. Namun ia tidak menjawab tegas perihal tanda tangan tersebut.
“Nanti akan saya cek, itu kan di Bappeda (Sumbar) ya, nanti saya cek,” jawabnya.
