Diduga Gaji dan Uang Makan Anggota Piket Dipotong Sepihak, Puluhan THL Damkar Mengeluh

Kadis: "Tidak ada potongan, gaji dan uang makan piket, karena masuk langsung ke rekening anggota"

SIJUNJUNG, KABARSUMBAR – Puluhan tenaga harian lepas (THL) Pemadam kebakaran (Damkar), Dinas Satpol PP dan Damkar Sijunjung mengeluhkan pemotongan gaji setiap bulannya yang diduga dilakukan sepihak oleh Kepala Dinas.

Dinas Sat Pol PP dan Damkar sejak dipimpin Masharianto memang sering bermasalah. Bahkan beberapa tahun lalu, Mobil Damkar sempat tidak bisa beroperasi akibat tidak memiliki BBM karena laporan pertanggung jawaban anggaran BBM tidak selesai, sehingga bendahara takut mencairkan anggaran.

Bahkan saat ini kepala Dinas tersebut juga dalam pemeriksaan Kejaksaan Negeri Sijunjung atas dugaan laporan penggunan keuangan yang diduga juga bermasalah.

“Iya, Kadis dan beberapa pejabat di Sat Pol PP dan Damkar kita periksa, tapi belum bisa kita ekspose,” ungkap Kasi Pidsus Kejari Sijunjung kepada Kabarsumbar.com beberapa waktu lalu.

Terkait gaji THL, Kabupaten Sijunjung termasuk salah satu daerah yang masih di bawah upah minimum, di mana gaji THL Damkar hanya Rp 1.025.000 per bulannya.

“Gaji kami masih di bawah standar upah dan itu tidak kami keluhkan, namun pemotongan sepihak sebesar 5.000 rupiah oleh pimpinan setiap bulannya ini yang membuat kami kecewa, meski yang dipotong itu hanya 5.000 rupiah, tapi jika dijumlahkan semuanya jadi banyak, karena THL di Damkar ini puluhan orang,” ungkap XX salah seorang THL yang tidak bisa namanya disebutkan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan narasumber Kabarsumbar.com.

Menurut XX, pihak pimpinan pernah mengatakan, bahwa pemotongan 5.000 rupiah itu dilakukan untuk pajak SDN infak.

Dari hasil penelusuran Kabarsumbar.com, yang diambil dari sampel keterangan dari anggota Damkar yang ada di empat pos Damkar Kabupaten Sijunjung (Pos Muaro, Pos Kamang Baru, Pos Tanjung Gadang, Pos Kumanis) pemotongan tidak hanya pada gaji saja, tetapi juga pada biaya makan anggota piket setiap bulannya.

“Seharusnya tiap uang makan untuk piket yang kami terima sebesar Rp 400 ribu per bulannya, karena itu jumlah yang kami tandatangani di SPJ, tetapi kenyataannya yang kami terima hanya Rp 320 ribu, artinya uang makan setiap bulannya dipotong 80.000 rupiah, kita tidak tahu untuk apa dipotong,” ungkap ZZ petugas Damkar pada pos Damkar lainnya.

Dijelaskan ZZ, biaya makan ini ditransfer menggunakan rekening pemilik rumah makan.

“Sepertinya sudah bekerjasama dengan pihak rumah makan, dan saat pencairan uang tersebut, kami terpaksa pula meninggalkan uang “terimakasih” ke pihak rumah makan atas penggunaan rekeningnya, dan biaya tak terduga, itu sudah semakin mengurangi uang makan yang kami terima,” sambungnya.

Sementara itu, soal pemotongan sepihak oleh kepala dinas Damkar tersebut, Kabarsumbar.com sempat berdialog dengan kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD), Jaheri, pada Kamis (29/11), dari situ terungkap bahwa, gaji THL tidak dikenakan pajak.

“Gaji THL Sijunjung masih di bawah standar kena pajak, maka jika ada pemotongan oleh pemberi gaji, itu bukan pajak,” jelas Jaheri.

Sementara itu saat dikomfirmasi kepada kepala Dinas Sat Pol PP dan Damkar, Masharianto, pihaknya menyangkal kalau gaji THL ada potongan karena gajinya sudah masuk kerekening anggota masing-masing.

“Tidak ada potongan gaji THL dan uang makan anggota piket, dan yang menyerahkan langsung adalah PPTK-nya, terimakasih,” tulis Kepala Dinas Sat Pol PP dan Damkar, Masharianto melalui pesan WhatsApp kepada Kabarsumbar.com, Selasa (4/12).

(Hendri)

Loading...
BERITA TERKAIT
Komentar
tunggu...