KABARSUMBAR – Politisi senior Sumatera Barat, Febby Datuak Bangso, menyatakan bahwa pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah kabupaten kota yang baru dilantik perlu menyikapi efisiensi anggaran secara bijaksana. Sosialisasi maksimal harus terlaksana, menjangkau lingkungan birokrasi internal, dunia usaha, serta masyarakat luas. Hal ini Febby sampaikan dalam diskusi santai di kantor Komisi Informasi (KI) Sumatera Barat, Rabu, 26 Februari.
“Agar tujuan efisiensi anggaran ini tercapai, dibutuhkan keterbukaan informasi yang komprehensif,” tegas mantan Ketua PKB Sumbar ini. Dengan begitu, seluruh pihak dapat saling memahami serta menghindari kesalahpahaman terkait kondisi yang ada.
Lebih lanjut, Datuak Febby menambahkan, keterbukaan informasi tidak hanya memberikan dukungan psikologis bagi kepala daerah dalam menghadapi permintaan tim sukses Pilkada yang mungkin sulit ditolak. Hal ini berpotensi menimbulkan disharmoni antara kepala daerah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). “Jangan sampai tim sukses yang aspirasinya tidak terpenuhi justru menjadi pemicu perpecahan antara kepala daerah dan wakilnya,” imbuh doktor pariwisata ini.
Dalam pertemuan tersebut, Datuak Febby juga menginisiasi para tokoh Sumatera Barat penerima penghargaan Achievement Motivation Award (AMP) dari KI Sumbar. Ia mendorong mereka untuk memperkuat urgensi keterbukaan informasi sesuai amanat undang-undang.
“Para tokoh penerima AMP dari KI Sumbar memiliki tanggung jawab moral dalam mendorong keterbukaan informasi di badan publik,” pungkas Datuak Febby, penerima AMP 2024 dari KI Sumbar yang juga alumni Lemhanas RI.
