Gubenur: Perbanyak Jumlah Pegawai Bersertifikat Pengadaan Barang dan Jasa

PADANG, KABARSUMBAR – Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) Irwan Prayitno meminta agar memperbanyak jumlah pegawai bersertifikat Pengadaan Barang dan Jasa guna menutupi kekurangan tenaga kerja di bidang itu.

“Pemerintah Provinsi Sumbar saat ini masih kekurangan pegawai bersertifikat, ini bisa mengakibatkan serapan pengadaan barang dan jasa jadi terlambat,” ujarnya di Aula BPSDM Sumbar, Selasa (19/2/2019).

Irwan menyebutkan saat ini Sumbar baru memiliki 30 orang yang bersertifikat Pengadaan Barang dan Jasa, seharusnya butuh lebih dari ratusan orang, karena banyaknya kegiatan baik dari APBD maupun APBN.

“Untuk menutupi jumlah kekurangan itu, perlu memperbanyak jumlah pegawai ASN Pengadaan Barang dan Jasa Sumbar yang bersertifikat. Salah satunya dengan mengadakan Diklat dan uji kempetensi secara bertahap,” ucapnya.

Dengan adanya Pelatihan dan Uji Kompetensi ini yang berjumlah 40 orang harap Irwan, dapat membantu kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa, sehingga akan kekurangan tersebut dapat perlahan tercukupi.

Dikatakannya, selain untuk menambah jumlah ASN Pengadaan Barang dan Jasa yang bersertifikat, upaya ini juga untuk percepatan penyelesaian berbagai persoalan sektor Pengadaan Barang dan Jasa selama ini.

Gubernur juga menegaskan, bahwa peserta PUK Pengadaan Barang dan Jasa bukan hanya sekedar memiliki sertifikat kompetensi, tetapi harus memiliki integritas, loyalitas dan tanggungjawab yang tinggi.

“Peserta PUK dituntut untuk bekerja secara profesional dan bekerja sesuai aturan, jangan sampai melenceng, apalagi terjerat dengan hukum,” ungkap Irwan.

Untuk menghindari tersebut peserta Diklat diharapkan dapat memahami prinsip dan kebijakan peraturan perundangan terkait pengadaan barang/jasa termasuk tugas ULP.

Sementara itu, Kepala BPSDM Sumbar, Jefrinal Arifin mengatakan dalam rangka memenuhi kebutuhan kompetensi dan keahlian Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Pemerintah Sumbar, dan tindaklanjut dari Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Tujuannya kata dia, untuk meningkatkan kompetensi peserta agar memahami proses Pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan meningkatkan mutu, profesional, integritas dan akuntabilitas para pihak dalam pelaksanaan sertifikat keahlian.

Di sisi lain, Jefrinal Arifin menyampaikan jumlah peserta PUK Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Sumbar, untuk tahap I sebanyak 40 orang, yang berasal dari 20 SKPD di lingkungan Pemprov Sumbar, kemudian untuk tahap II akan diikuti sebanyak 25 SKPD yang rencananya 50 orang.

Pelaksanaan PUK Pengadaan Barang dan Jasa mulai dari tanggal 19 s/d 23 Februari 2019 dengan satuan waktu 50 Jam Pelajaran (JP), dengan rasio satu JP setara dengan 45 menit.

“Kami berharap dengan adanya PUK ini, profesionalitas dan mutu kinerja semakin meningkat, untuk menjamin Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan pemerintah Sumbar,” harapnya.

Hal ini sebagai ukuran dalam menilai kemampuan dalam pelayanan dan profesionalitas dalam Pengadaan Barang dan Jasa.

(Putri Caprita)

Loading...
DomaiNesia
BERITA TERKAIT
Komentar
tunggu...