Padang – Pernyataan Presiden Joko Widodo yang membolehkan dirinya untuk berkampanye dan memihak dalam Pilpres 2024 secara normatif dapat dibenarkan. Hal tersebut memang tertulis di dalam Pasal 299 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Namun, secara teknis, pernyataan Jokowi tersebut sangat tidak mungkin dilaksanakan. Hal ini karena ada aturan yang sangat ketat yang harus dilewati Presiden ketika melakukan kampanye untuk salah satu pasangan calon Presiden.
Aturan tersebut termaktub di dalam Pasal 304 UU No. 7 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa dalam berkampanye, Presiden dilarang menggunakan fasilitas negara.
“Kita bisa bayangkan, bagaimana caranya Presiden melepaskan semua fasilitas negara yang sehar-hari melekat pada dirinya ketika berkampanye. Misalnya, ketika berkampanye Presiden tidak boleh menggunakan mobil dinas yang memiliki standard khusus keamanan seorang Presiden. Presiden juga tidak boleh menggunakan pasukan pengawal kepresidenan yang dibiayai oleh APBN,” kata Miko Kamal, Jubir Nasional Amin Wilayah Sumbar.
“Jika Presiden nekat melakukan itu tanpa menggunakan fasilitas negara, justeru kita mengkhawatirkan keselamatan Presiden. Sebaliknya, jika Presiden melakukan kampanye tanpa melepaskan fasilitas negara yang melekat padanya, Presiden Joko Widodo akan terkategori sebagai Presiden yang melawan hukum,” tambah Miko.
Miko Kamal yang juga Wakil Ketua Umum Tim Hukum Nasional Anies – Muhaimin menyampaikan bahwa sebaiknya Presiden Joko Widodo menahan hasratnya untuk berkampanye bagi salah satu pasangan calon.
“Kita tahu bahwa Presiden punya anak (Gibran Rakabuming Raka) yang sedang bertarung di Pilpres 2024 yang secara naluriah dan alamiah harus dibantunya. Tapi, demi kebaikan bangsa dan negara serta dirinya sendiri, Presiden sebaiknya menahan diri dan terus memosisikan dirinya sebagai Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia, bukan justeru mengecilkan dirinya sebagai Presiden milik keluarganya dan/atau milik sekelompok orang saja,” tutup Miko.
