Minta Diskualifikasi Mahyeldi – Audy, Nasrul Abit – Indra Gugat ke MK

Padang – Pasangan calon (Paslon) gubernur dan wakil gubernur Sumatra Barat (Sumbar) nomor urut 2 Nasrul Abit-Indra Catri mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) RI terkait permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP).

Dalam permohonan itu, mereka meminta pasangan nomor urut 4 Mahyeldi-Audy didiskualifikasi karena berbagai hal pada pemilihan kemarin.

“Mendiskualifikasi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Nomor Urut 04 H. Mayeldi, SP dan Ir Audy Joinaldy, S.Pt, M.M, IPM,
ASEAN.Eng karena melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (2) Juncto Pasal 9 ayat (2) juncto Pasal 49 PKPU Nomor 5 Tahun 2017,” demikian tertulis dalam poin permohonan yang didaftarkan ke MK pada Rabu, 23 Desember 2020.

Kuasa Hukum NA-IC, Vino Oktavia menjelaskan  alasan kliennya mengajukan gugatan yaitu, adanya pelanggaran saat pemungutan suara 9 Desember 2020 yang terjadi di beberapa kabupaten dan kota seperti di Sawahlunto, Padang, dan Pariaman.

“Misalnya tidak dilaksanakan pemungutan suara di RS Pariaman, ada pemilih mencoblos lebih dari satu kali, ada yang mencoblos bukan dengan alat coblos tapi dengan pena,” katanya.

Selain itu, pada rekapitulasi di tingkat Provinsi terdapat 4 kabupaten kota yang tidak membawa hasil rekap suara di dalam kotak suara, meliputi Kota Solok, Kabupaten Solok Selatan, Kota Pariaman, dan Kabupaten Padang Pariaman, yang dianggap melanggar PKPU nomor 19 Tahun 2020.

Tidak hanya itu, pihaknya juga melaporkan terkait pelaporan dana kampanye paslon Mahyeldi-Audy Joinaldy, yang disebut menerima sumbangan dana kampanye melebihi batas yang ditentukan dan serta tidak melaporkan ke dalam laporan dana kampanye.

“Termasuk untuk dana kampanye tatap muka, pertemuan terbatas, iklan media cetak dan elektronik jumlahnya nol di laporan dana kampanye nya,” katanya.

Semua bukti-bukti sudah disiapkan untuk mendukung tiga gugatan tersebut.

Pihaknya menargetkan, agar MK menetapkan rekapitulasi yang dilakukan KPU Sumbar itu cacat hukum, karena tidak terlaksananya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

“Kemudian karena ada pelanggaran pelaporan dana kampanye, kita ingin diskualifikasi, suaranya dianulir menjadi nol,” tambahnya.

Pihaknya berharap MK dapat melihat masalah secara substantif, sebab pelanggaran terhadap hak warga negara menurutnya tidak bisa dibiarkan.

Diketahui, pengajuan gugatan NA-IC tertera di halaman pengaduan gugatan ke MK RI pada hari ini Rabu, 23 Desember 2020 pukul 13:15 WIB. Dengan Keterangan dijelaskan dalam surat132/PAN.MK/AP3/12/2020 bahwa, telah diajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020 oleh Nasrul Abit dan Indra Catri.

Loading...
BERITA TERKAIT
Komentar
tunggu...