Padang — Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, mulai merintis kolaborasi strategis dengan Badan Bank Tanah guna mengoptimalkan lahan negara agar lebih produktif.
Langkah ini ditempuh sebagai upaya nyata pemerintah daerah dalam mendukung reforma agraria sekaligus memacu pembangunan ekonomi di wilayahnya.
Penjajakan kerja sama ini mengemuka saat Mahyeldi bertemu Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Bank Tanah, Hakiki Sudrajat, di Jakarta, Selasa (6/10) lalu.
Salah satu sorotan utama dalam diskusi tersebut adalah pemanfaatan aset negara di kawasan Bukit Gombong, Kabupaten Solok.
Mahyeldi menyebut, lahan tersebut memiliki potensi besar untuk didistribusikan kembali kepada masyarakat atau petani penggarap.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin terburu-buru mengambil keputusan.
“Pembicaraan kemarin baru penjajakan awal. Kita perlu mempelajarinya lebih detail di tingkat internal, sehingga kebijakan yang nantinya kita ambil betul-betul tepat dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Mahyeldi di Padang, Sabtu (10/10/2026).
Gubernur menginstruksikan perangkat daerah terkait untuk mengkaji peluang tersebut secara mendalam.
Ia menekankan bahwa setiap jengkal tanah yang akan dikelola harus mempertimbangkan karakteristik wilayah, aspek lingkungan, hingga kebutuhan masyarakat setempat.
Harapan besarnya, pengelolaan aset ini tidak sekadar mengejar nilai ekonomi semata.
Mahyeldi ingin pemanfaatan lahan berujung pada terciptanya nilai tambah yang mampu membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan warga.
Di sisi lain, Plt. Kepala Badan Bank Tanah, Hakiki Sudrajat, menegaskan dukungan pihaknya dalam membantu daerah mengelola aset negara.
Menurutnya, Badan Bank Tanah hadir sebagai katalisator untuk memastikan ketersediaan lahan bagi kepentingan umum, sosial, maupun pemerataan ekonomi.
“Kehadiran kita adalah untuk membantu daerah dalam aspek pengelolaan aset tanah agar menjadi lebih produktif,” tegas Hakiki.
Saat ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tengah menyusun langkah strategis untuk mematangkan rencana tersebut.
Kolaborasi ini ditargetkan menjadi solusi konkret dalam pemanfaatan lahan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan tetap patuh pada koridor peraturan perundang-undangan.






