Pengesahan APBD Kota Pariaman 2018 Berlangsung Panas

APBD
Ilustrasi.
APBD
Ilustrasi.

Penetapan Pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Pariaman tahun Anggaran 2018 berlangsung panas. Pasalnya, Walikota Pariaman Mukhlis Rahman tidak terima dengan APBD yang telah disahkan oleh Legislatif tersebut.

Sidang sendiri digelar pada Kamis (30/11/2017) malam, dimana telah disahkan dalam Sidang Paripurna DPRD dan sudah ditandatangani oleh Pimpinan DPRD Kota Pariaman diantaranya, Mardison Mahyuddin dengan Wakil Pimpinan DPRD Pariaman.

Sementara Walikota Pariaman menolak untuk menanda tangani APBD Tahun 2018 tersebut. Hal itu diperkirakan dipicu karena DPRD menunda sejumlah kegiatan yang diusulkan oleh Pemko Pariaman.

Saat dikonfirmasi Jumat (1/12/2017) kemarin, Pimpinan DPRD Kota Pariaman, Mardison Mahyuddin membenarkan kejadian diatas. “Benar itu Walikota Pariaman tidak mau tanda tangan,” kata Mardison usai melaksanakan shalat Jum’at di Masjid Raya Kampung Baru, Kota Pariaman.

Menurut Mardison, Walikota Pariaman enggan untuk membubuhkan tandatangannya karena ada empat usulan kegiatan Pemko Pariaman yang ditunda untuk dianggarkan. Karena, dikatakan Mardison, masih memerlukan pengkajian yang mendalam lagi.

“Kita tidak mau masuk karung, kalau dianggarkan tidak memenuhi syarat,” jelas Mardison.

Disebutkan Mardison, adapun empat kegiatan yang ditunda itu, pembangunan Mesjid Terapung dengan karena hingga saat ini, pihak Pemko Pariaman belum melengkapi amdal dan izinnya. “Setiap ditagih selalu berjanji-janji dan molor terus, akhirnya kawan-kawan di Dewan tidak bisa menyetujuinya untuk tahun 2018 ini,” kata Mardison.

Kedua, pembangunan Sport Hall di By Pass, sedangkan dalam Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pariaman, daerah itu merupakan kawasan hijau, Pemko sendiri, disebut Mardison belum merubah RTRW tersebut.

Ketiga, dana pameran untuk luar negeri, tetapi menurut Mardison, kajiannya juga tidak jelas, sehingga DPRD berkesimpulan tidak memasukan dalam APBD 2018.

“Terakhir pembangunan Puja Sera Gandoriah, sementara lokasi daerah yang direncakan sudah padat bangunan, diusulkan untuk dipecah, pihak Pemko juga tidak mau,” ujar Mardison.

Selain itu, pertimbangan DPRD sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, salah satu aturannya menyebutkan, apabila APBD tidak disahkan 1 bulan sebelum anggaran berjalan, maka kepala daerah dan Dewan tidak bisa menerima gaji.

“Betul begitu menurut peraturan, tetapi Dewan sudah mengsyahkan dan sudah tanda tangan, tinggal hanya Wali Kota yang tidak mau tanda tangan dan menerima, artinya yang tidak menerima gaji itu Wali Kota Pariaman, bukan anggota Dewan,” jelas Mardison.

Sementara itu, Walikota Pariaman Mukhlis Rahman mengungkapkan alasannya enggan untuk mentandatangani APBD Tahun 2018 tersebut. Menurut Mukhlis, anggota DPRD tidak konsisten dengan apa yang telah mereka setujui sebelumnya, tepatnya saat pengesahan KUAPPAS sebagai landasan pembahasan RAPBD.

“Pembahasan APBD merupakan lanjutan dari KUAPPAS yang telah disepakati. Pihak Dewan menghilangkan apa yang sudah disepakati bersama yang prosesnya cukup panjang,” kata Mukhlis.

[Rizki Pratama]

Baca Kabarsumbar.com lebih update via Google News, Klik Disini atau Join Telegram Disini.