Pentingnya Legalitas Halal untuk Tingkatkan Industri

PADANG, KABARSUMBAR – Wakil Gubenur Sumatra Barat, Nasrul Abit mengatakan guna mendorong parawisata dan UMKM, perlunya legalitas sertifikat halal untuk meningkatkan sektor industri dan perdagangan di daerah.

“Seperti adanya legalitas sertifikasi halal produk industri, perdagangan, termasuk rumah makan, restoran, dan perhotelan,” kata Nasrul, Kamis (14/2/2019).

Hal tersebut agar turis asing berkunjung ke Sumbar merasa nyaman dan aman serta tidak merasa ragu dengan produk-produk yang ada di daerah.

“Sektor industri, baru ada sekitar 14 yang sudah tersertifikasi halal, jumlah ini terbilang sangat kecil,” ujarnya.

Artinya kata dia, perlu ditingkatkan lagi agar semua produk-produk yang dihasilkan oleh industri rumahan dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terjamin kehalalannya.

Pihaknya juga menyebutkan saat ini pertumbuhan ekonomi Sumbar turun sebesar 0,56 persen dibanding tahun lalu, hingga pertengahan Februari 2019.

Hal itu sesuai dari data pertumbuhan ekonomi Sumbar pada tahun 2016 sebesar 5,27 persen, tahun 2017 sebesar 5,92 persen dan tahun 2018 sebesar 5,14 persen.

Menurut Wagub, terjadinya selisih penurunan di sektor industri dan Usaha Mikro dan Menengah Kecil (UMKM) otomatis mengurangi pendapatan masyarakat.

Dikatakannya, terjadinya selisih penurunan di sektor industri dan Usaha Mikro dan Menengah Kecil (UMKM) yang otomatis mengurangi pendapatan masyarakat.

“Tentu kita harus mencari penyebabnya, tidak bisa kita menyalahkan semuanya ke provinsi, tetapi kabupaten dan kota juga ikut andil dalam penurunan ini,” ucapnya.

Menurut Wagub, salah satu penyebabnya adalah terjadinya penurunan disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari mahalnya harga tiket pesawat yang berdampak pada kunjungan wisatawan, legalitas industri dan produk UMKM, serta berbagai persoalan lainnya.

Sementara itu, Kepala Disperindag Sumbar Asben Hendri melaporkan Rakor penyusunan program dan kegiatan industri dan perdagangan tahun 2020 bertujuan untuk menyamakan persepsi dalam pelaksanaan kebijakan di bidang industri dan perdagangan dan menyusun program dan kegiatan industri dan perdagangan tahun 2020 untuk diusulkan tingkat kabupaten, kota, provinsi sesuai dengan prioritas nasional.

“Nanti dari hasil Rakor ini dapat menghasilkan usulan program dan kegiatan baik dari kabupaten dan kota maupun dari provinsi yang mengacu pada kegiatan prioritas nasional dan meningkatkan pelaksanaan pembinaan terhadap pelaku usaha industri dan perdagangan,” kata Asben.

Sementara itu, Kepala Disperindag Sumbar Asben Hendri mengungkapakan Rakor penyusunan program dan kegiatan industri dan perdagangan tahun 2020 bertujuan untuk menyamakan persepsi dalam pelaksanaan kebijakan dibidang industri dan perdaganga. Kemudian menyusun program dan kegiatan industri serta perdagangan tahun 2020 untuk diusulkan tingkat kabupaten, kota, provinsi sesuai dengan prioritas nasional.

“Nanti dari hasil Rakor ini dapat menghasilkan usulan program dan kegiatan baik dari kabupaten dan kota maupun dari provinsi yang mengacu pada kegiatan prioritas nasional. Meningkatkan pelaksanaan pembinaan terhadap pelaku usaha industri danl perdagangan,” ucap Asben.

(Putri Caprita)

Loading...
DomaiNesia
BERITA TERKAIT
Komentar
tunggu...