Usai TKB, Pemkab Sijunjung Batalkan Kelulusan Seorang Peserta CPNS

  • Bagikan

SIJUNJUNG, KABARSUMBAR – Dianggap tidak menyertakan ijazah yang sesuai dengan kebutuhan formasi, Pemerintah Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat (Sumbar) membatalan kelulusan salah seorang peserta seleksi CPNS 2018. Malangnya, pembatalan ini dilakukan Pemkab Sijunjung setelah peserta selesai mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) atau seleksi tahap kedua setelah Seleksi Kompetensi Dasar (SKD).

Nasib malang itu dialami Nina Susilawati, 32, peserta ujian CPNS di Kabupaten Sijunjung yang mengikuti seleksi CPNS 2018 untuk menjadi guru sekolah dasar. Menurutnya, Pemerintah membatalkan kelulusan tersebut lantaran ijazah S1-nya berlatar Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) bukan Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD).

“Saya kecewa, perjuangan saya untuk menjadi PNS terasa sia-sia, hasil kelulusan seleksi dibatalkan Pemda ditandatangani Bupati Sijunjung. Ini sungguh tidak adil,” kata ibu dua anak itu sambil terisak, Senin (31/12).

Padahal, sebelum mendaftar, Nina mengaku sempat mendatangi BKD dan menanyakan langsung pada Kepala BKD Sijunjung Musprianti, 17 September lalu.

“Saya tanyakan linerisasi ijazah dan gelar saya dengan ketersediaan formasi CPNS di Sijunjung, Waktu itu beliau (Kepala BKD) langsung berkoirdinasi dan mengizinkan/sah ikut mendaftar. Karena dasar itulah akhirnya saya ikut mendaftar di Pemkab Sijunjung dan sampai akhirnya saya lolos hingga tahap SKB,” sebut Nina.

Namun, semua mimpi Nina seakan kandas ketika surat pembatalan tiba-tiba muncul website sijunjung.co.id pada Sabtu, (29/12) pagi.

“Bayangkan, saya menunggu hasil kelulusan SKB, tau-taunya yang datang malah pengumuman pembatalan kelulusan,” isaknya.

Baca Juga :  Bupati Solok : Anggota Koperasi Agar Tidak Hanya Menjadi Pribadi Yang Konsumtif, Melainkan Juga Menjadi Pribadi Yang Produktif

Senada dengan itu, suaminya Yulicef Anthony mengaku, juga telah berusaha mempertanyakan hal ini pada Sekda Sijunjung.

“Saya sudah berusaha menjelaskannya pada Kepala BKD Sijunjung (Musprianti) dengan menunjukan berkas pendukung linierisasi PGSG/PGMI sebagaimana diterbitkan Kementerian Agama RI. Tapi, pihak BKD bersikukuh, jika pelamar atas nama Nina Susilawati tetap gugur, namun juga akan diupayakan solusi terbaik. Stres istri saya gara-gara ini,” kata lelaki yang karib disapa Anton itu.

Saat ini, Anton terus berjuang mencari keadilan kian kemari, serta minta dukungan dari semua kalangan bagaimana agar isterinya tidak dikorbankan begitu saja dalam proses seleksi CPNS 2018. Khususnya pada BKN, pihaknya sangat berharap adanya kebijakan hingga haknya tidak terenggut sia-sia.

Sejalan dengan itu juga tengah dipersiapkan seluruh dokumen untuk memperjuangkan nasib istrinya, termasuk dokumen-dokumen pendukung.

“Kami recananya akan lapor juga ke Ombusman, dan PTUN, sekiranya nanti pada pengumuman akhir tetap dikorbankan,” singkat Anton.

Sebelumnya, surat pembatalan kelulusan peserta seleksi CPNS atas nama Nina Susilawati dengan nomor peserta 540812300422 dikeluarkan tanggal 27 Desember 2018 oleh Bupati Sijunjung Yuswir Arifin.

Dalam surat itu dijelaskan, jika berdasarkan huruf G angka 2 huruf j lampiran PermenPAN-RB nomor 36 tahun 2018 tentang kriteria penetapan kebutuhan PNS dan pelaksanaan CPNS 2018 dan surat Menpan-RB nomor B/687/S.SM.01.00/2018 tanggal 19 Desember 2018 perihal penyelesaian terhadap peserta seleksi CPNS 2018 yang tidak memenuhi persyaratan dengan ini disesuaikan pembatalan hasil SKD dan hasil SKB atas nama Nina Susilawati dengan pendidikan S1 PGMI formasi guru kelas ahli pertama yang berlokasi di SDN 40 Muaro Takung.

Baca Juga :  Ombudsman Investigasi Terkait CPNS Batal Lulus

Karena kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan keputusan Menpan-RB nomor 217 tahun 2018 tanggal 30 Agustus tentang kebutuhan pegawai ASN dilingkup Kabupaten Sijunjung 2018. Seharusnya, kualifikasi pendidikan untuk formasi tersebut adalah S1 PGSD.

“Ya. Sudah dijelaskan semuanya di sini (surat tersebut),” kata
Sekretaris Daerah (Sekda) Sijunjung Zefnihan membenarkan pembatalan tersebut, Senin (31/12) siang melalui pesan WhatsApp-nya.

Selain itu, kata Zefnihan, input data online yang dimasukkan pelamar bersangkutan saat mendaftar adalah PGSD atau sesuai dengan formasi Menpan-RB. “Faktanya, yang bersangkutan PGMI (ijazah),” katanya.

Terkait jurusan ini PGSD atau pun PGMI ini, surat Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama tahun 2012 juga telah menjelaskan tentang program studi PGMI pada Perguruan Tinggi Agama Islam.

Inti surat tersebut menyebutkan, bahwa lulusan PGMI memiliki kompetensi yang sama dengan lulusan PGSD, karena kurikulum yang digunakan PGMI adalah kurikulum PGSD. Ditambah dengan pengetahuan dan keterampilan mendidik agama.

“Kalau soal itu, kami tidak memiliki kewenangan. Verifikasi secara bertahap terhadap input data online dan faktual dilakukan oleh MenPan-RB,” tutupnya.

(Hendri)

  • Bagikan