Padang – Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) terus berupaya mempercepat pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Haji.
Langkah ini diambil demi kelancaran persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1447H/2026 M.
Kepala BP Haji, Mochamad Irfan Yusuf, menyampaikan hal tersebut saat memberikan kuliah umum di Auditorium Universitas Negeri Padang (UNP), Sumatera Barat, Selasa (22/7/2025).
Irfan menjelaskan, pemerintah Arab Saudi telah menjadwalkan kontrak penyelenggaraan haji dimulai pada Agustus 2025.
“Karena itu, kita harus menyesuaikan dengan timeline dan kebijakan baru yang ditetapkan Arab Saudi agar layanan haji tahun depan lebih baik dan tanpa kendala,” tegas Irfan.
BP Haji aktif berkomunikasi intens dengan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi. Tujuannya, menyelaraskan kebijakan baru dan detail teknis.
“Kami ingin memastikan seluruh tahapan berjalan lancar demi peningkatan kualitas pelayanan jemaah,” imbuhnya.
Irfan juga menekankan pentingnya kolaborasi antara BP Haji dan perguruan tinggi.
Ia berharap UNP dan kampus lain dapat berkontribusi dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji.
“Besar harapan kami ada peran aktif perguruan tinggi dalam mendukung pelayanan haji yang lebih baik,” ujarnya.
Ia mencontohkan, BP Haji pernah bekerja sama dengan IPB untuk mengkaji dampak ekonomi haji.
Irfan mengusulkan agar kuliner khas Minangkabau seperti rendang dapat hadir di tanah suci.
“Bagaimana kalau rendang otentik Sumbar bisa kita promosikan agar jemaah tetap merasa dekat dengan cita rasa tanah air,” katanya.
Dengan semangat sinergi dan inovasi, BP Haji optimistis penyelenggaraan haji 2026 akan berjalan lebih baik, profesional, dan semakin membawa manfaat luas bagi masyarakat.
Kuliah umum tersebut dihadiri oleh Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kanwil Kemenag Sumbar Muhammad Rifki, serta Kepala UPT Asrama Haji, Afrizen.
Baca Kabarsumbar.com lebih update via Google News, Klik Disini atau Join Telegram Disini.
