Wako Solok Hadiri Launching Program Makan Bergizi Gratis di SDN 03 dan SDN 05 Kampung Jawa
Sebarkan artikel ini
Solok Kota – Wali Kota Solok, Ramadhani Kirana Putra meninjau langsung pelaksanaan launching program Pemberian Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang dilaksanakan di SD Negeri 03 dan SD Negeri 05 Kelurahan Kampung Jawa, Kota Solok, pada Senin (14/07/2025).
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Anggota DPRD Kota Solok Efriyon Coneng, Dandim 0309 Solok Letkol KAV. Sapta Raharja, S.I.P, Kabag Sumda Polres Solok Kota Kompol Joko Sunarno, S.H, M.H, Kepala Dinas Pendidikan Kota Solok Irsyad, M.Pd, serta Kepala Dinas Pangan Kota Solok Ade Kurniati
Wako menyampaikan bahwa program ini dilaksanakan dalam rangka mendukung program asta cita presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dibawah naungan Yayasan Balimo Kreatif cemerlang.
Hari pertama sebanyak 600 paket makanan bergizi disalurkan kepada siswa di Kota Solok. Setiap paket makanan bergizi mencakup nasi, sayur, lauk, dan buah.
“Kami Pemerintah Kota Solok siap menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis yang merupakan Program Pemerintah pusat, karena dampak terhadap kesehatan bagi anak-anak dan juga terhadap perekonomian masyarakat kita karena program ini membutuhkan produksi pangan seperti beras, telur, sayuran, lauk dan buah-buahan,” ucap wako.
Selanjutnya Wako mengatakan bahwa program ini akan diterapkan secara bertahap di seluruh Sekolah Dasar yang ada di Kota Solok, sebagai bagian dari langkah Pemerintah Kota untuk ikut andil dalam melanjutkan program yang dicanangkan oleh Bapak Presiden Indonesia.
Kemnaker membantah kewajiban setor dana cadangan pesangon ke Danantara. Pemerintah belum menentukan lembaga pengelola dan aturan teknis masih dalam tahap perumusan.
Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah mengusulkan penguatan KDKMP dan hilirisasi produk daerah dalam audiensi bersama Sekretaris Kementerian Koperasi di Jakarta.
PT Nindya Karya (Persero) dipercaya pemerintah untuk mempercepat pemulihan infrastruktur pascabencana di wilayah Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh melalui sinergi dengan Kementerian Pekerjaan Umum.
Pemprov Sumbar mengusulkan pengembangan Museum Bela Negara di Limapuluh Kota menjadi pusat pendidikan militer dan Sekolah Taruna Nusantara kepada Kementerian Pertahanan RI.
Anggota Komisi VI DPR RI Rahmat Saleh mendesak PT Pertamina memperketat pengawasan distribusi BBM guna mencegah penyalahgunaan bahan bakar untuk aktivitas pertambangan ilegal dan pembalakan liar di kawasan hutan.