Padang – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat menegaskan seluruh alokasi anggaran dalam APBD telah melalui perencanaan dan pembahasan ketat sesuai mekanisme perundang-undangan.
Kebijakan penganggaran tersebut dipastikan disusun berdasarkan kebutuhan riil, urgensi, serta skala prioritas pembangunan daerah.
Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setdaprov Sumbar, Nolly Eka Mardianto, menjelaskan anggaran pemeliharaan aset daerah, termasuk rumah jabatan, merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam menjaga keberlanjutan fungsi fasilitas publik.
Dia menekankan, fasilitas tersebut adalah aset negara yang krusial untuk mendukung tugas kedinasan, seperti menjamu tamu pemerintah pusat, investor, hingga tokoh masyarakat.
“Setiap kegiatan dalam APBD telah melalui pembahasan panjang. Penganggaran dilakukan berdasarkan kebutuhan, urgensi, dan manfaatnya bagi prioritas pembangunan daerah,” ujar Nolly di Padang, Sabtu (6/6/2026) dilansir dari laman resmi Humas Pemprov Sumbar.
Nolly menambahkan, seluruh barang atau fasilitas yang diadakan melalui APBD tercatat sebagai aset milik pemerintah daerah. Aset tersebut akan terus dikelola untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, terlepas dari siapa pun pejabat yang menjabat di masa depan.
Menanggapi sorotan publik terkait penggunaan anggaran di tengah proses pemulihan pascabencana, Nolly memastikan bahwa pemerintah tetap memprioritaskan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak.
Ia menegaskan pemeliharaan aset pemerintah tidak mengurangi komitmen daerah dalam memulihkan infrastruktur serta hunian masyarakat.
“Pemerintah terus mengawal program pemulihan pascabencana melalui berbagai skema pendanaan, baik APBD, APBN, maupun bantuan pusat. Menjaga aset daerah dan membantu masyarakat terdampak adalah tanggung jawab yang dijalankan secara bersamaan, bukan pilihan yang harus dipertentangkan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Nolly menyebut Gubernur Mahyeldi Ansharullah dan Wakil Gubernur Vasko Ruseimy berkomitmen menjaga prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
Fokus pembangunan tetap diarahkan pada peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, sektor pertanian, serta penciptaan lapangan kerja.
Pihaknya mengapresiasi perhatian masyarakat terhadap penggunaan anggaran daerah sebagai bagian dari kontrol sosial dalam iklim demokrasi.
Nolly menilai masukan publik menjadi pengingat bagi pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola agar setiap rupiah yang digunakan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat luas.
Baca Kabarsumbar.com lebih update via Google News, Klik Disini atau Join Telegram Disini.
