Padang – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sumatera Barat menggelar unjuk rasa di depan Markas Polda Sumbar, Senin (8/6/2026).
Mereka mendesak kepolisian segera mengungkap aktor intelektual serta pemodal di balik maraknya aktivitas tambang ilegal yang memicu kerusakan lingkungan di wilayah tersebut.
Aksi yang berlangsung sejak sore hari itu sempat diwarnai guyuran gerimis. Meski demikian, massa tetap bertahan untuk menyampaikan tuntutan hingga akhirnya diterima oleh Wakapolda Sumbar, Brigjen Pol Solihin, dalam sebuah dialog terbuka.
Ketua DPD GMNI Sumbar, Fikri, menegaskan bahwa gerakan ini lahir dari keresahan masyarakat terhadap kerusakan alam akibat praktik pertambangan tanpa izin.
Ia menuntut aparat penegak hukum bersikap transparan dalam mengusut pihak-pihak yang mengambil keuntungan dari aktivitas ilegal tersebut.
“Kami menyoroti kerusakan lingkungan yang terjadi akibat ulah oknum dan pemilik modal yang tidak bertanggung jawab. Kami meminta keterbukaan mengenai siapa cukong dan investor yang terlibat karena publik berhak mengetahui pihak yang harus bertanggung jawab,” ujar Fikri.
Selain itu, GMNI mendesak kepolisian memberikan informasi perkembangan kasus secara berkala guna menghindari spekulasi di masyarakat.
Mahasiswa juga menyatakan kekecewaan lantaran Kapolda Sumbar tidak hadir menemui massa secara langsung, sehingga mereka berencana melakukan aksi lanjutan.
Menanggapi desakan tersebut, Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Solihin memastikan bahwa pihaknya terus melakukan penertiban.
Namun, ia mengakui adanya kendala teknis di lapangan, mulai dari luasnya wilayah pengawasan hingga tingginya mobilitas para pelaku tambang.
“Penindakan terus dilakukan. Wilayah yang diawasi cukup luas dan pelaku sering berpindah lokasi,” jelas Solihin.
Ia pun mengajak mahasiswa untuk meninjau langsung proses penertiban di lapangan guna memahami upaya konkret yang telah dilakukan kepolisian.
Terkait dugaan adanya bekingan terhadap aktivitas tersebut, Solihin menegaskan bahwa Polda Sumbar berkomitmen memproses siapa pun yang terbukti bersalah tanpa pandang bulu.
Ia menekankan setiap dugaan harus dibuktikan melalui proses penyelidikan yang objektif.
Di sisi lain, GMNI turut menyoroti dampak sosial dari penutupan tambang ilegal.
Mereka meminta pemerintah menyiapkan solusi ekonomi bagi masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup pada sektor tersebut agar tidak muncul persoalan sosial baru.
“Jika tambang ditutup, pemerintah harus menyiapkan alternatif pekerjaan bagi masyarakat terdampak,” pungkas Fikri.
Seluruh aspirasi mahasiswa telah diterima oleh pihak kepolisian, dan aksi massa berakhir dengan tertib pada pukul 18.00 WIB.
Baca Kabarsumbar.com lebih update via Google News, Klik Disini atau Join Telegram Disini.
