Aceh – Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) kini tengah mengebut pembangunan 37.373 unit hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak bencana di Aceh.
Hingga 23 Juli 2026, sebanyak 401 unit hunian telah rampung dan siap untuk ditempati.
Sementara itu, 1.832 unit lainnya atau sekitar 4,90 persen dari total target sedang dalam tahap konstruksi fisik.
Pemerintah pusat melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp2 triliun untuk mengejar target penyelesaian hingga akhir Desember 2026.
Proyek ini merupakan bagian dari program rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh dengan total nilai Rp58,973 triliun untuk periode 2026-2028.
Kepala Posko Wilayah Aceh Satgas PRR, Safrizal ZA, memastikan pihaknya berkomitmen mempercepat pengerjaan tanpa mengabaikan standar teknis bangunan.
“Percepatan pembangunan tetap mengutamakan aspek keselamatan, tata ruang, dan ketersediaan infrastruktur dasar seperti air bersih serta listrik,” ujar Safrizal.
Ia menegaskan, kawasan zona merah bencana tidak akan dijadikan lokasi permukiman baru demi keamanan warga.
Pembangunan dilakukan melalui skema kolaborasi, di mana Kementerian PKP membangun kawasan permukiman pada lahan yang sudah dinyatakan clear and clean.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) turut menangani pembangunan secara in-situ di lahan milik warga serta menyalurkan bantuan stimulan bagi masyarakat yang membangun rumah secara mandiri.
Proses pembangunan untuk tahap 2026 dijadwalkan berjalan serentak di berbagai wilayah Aceh mulai Agustus mendatang.
Program ini melibatkan kerja sama lintas lembaga, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Polri, serta Yayasan Buddha Tzu Chi.
Terkait tantangan pembebasan lahan di Aceh Tamiang, Aceh Tengah, dan Gayo Lues, Satgas PRR memastikan proses administrasi masih terus berjalan.
Seluruh pengadaan lahan dipastikan berlangsung transparan dan taat hukum.
Ketua Satgas PRR, Muhammad Tito Karnavian, sebelumnya telah menginstruksikan para kepala daerah untuk proaktif menyiapkan lahan agar target pemulihan tercapai tepat waktu.






