Padang – Pemerintah pusat menetapkan Kota Padang sebagai daerah percontohan nasional dalam percepatan dan ketepatan pemulihan pascabencana.
Penetapan ini merujuk pada hasil monitoring Satgas Pusat terhadap penggunaan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dan pembangunan Hunian Tetap (Huntap) di kawasan Bumi Perkemahan Pramuka, Kelurahan Balai Gadang, Senin (20/7).
Berdasarkan pemantauan 38 indikator kinerja, progres penanganan pascabencana di Kota Padang dinilai sangat terstruktur dan efektif.
Capaian tersebut mencakup keberhasilan pembangunan Huntap, distribusi dana tunggu hunian, penyaluran bantuan sosial, hingga normalisasi sungai.
Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Politik dan Media, Kastorius Sinaga, memberikan apresiasi tinggi atas kinerja Pemerintah Kota Padang.
Ia menyebut Padang sebagai salah satu daerah dengan pemulihan tercepat di Indonesia.
Kota Padang sendiri memikul tanggung jawab besar dengan target pembangunan lebih dari 500 unit Huntap, atau seperempat dari total target seluruh Sumatera Barat.
“Perencanaan dari Sekretaris Daerah dan tim sudah sangat bagus, baik dari segi target maupun realisasi fisik di lapangan,” ujar Kastorius.
Pemerintah pusat turut memuji solidaritas Kota Padang yang menyalurkan bantuan kemanusiaan sebesar Rp5 miliar untuk daerah terdampak bencana di Aceh.
Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Horas Maurits Panjaitan, menekankan pentingnya penggunaan dana TKD tambahan sebesar Rp371,85 miliar yang tepat sasaran.
“Kami mengapresiasi kemampuan Pemkot Padang dalam bersinergi. Kami akan terus memantau agar realisasi percepatan ini berjalan tepat sasaran karena fasilitas ini sangat ditunggu masyarakat,” tegas Horas.
Pemerintah setempat saat ini sedang membangun 340 unit Huntap di kawasan Bumi Perkemahan Pramuka.
Sebanyak 39 unit di antaranya telah memasuki tahap penyelesaian akhir dan ditargetkan rampung bulan ini.
Sekretaris Daerah Kota Padang, Raju Minropa, berkomitmen untuk terus memacu penyelesaian seluruh pembangunan Huntap.
Pihaknya memastikan seluruh dana bantuan dari pusat akan dikelola secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan warga terdampak.
Baca Kabarsumbar.com lebih update via Google News, Klik Disini atau Join Telegram Disini.
