Agam – Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) melakukan monitoring dan evaluasi penanganan bencana di sektor pendidikan Kabupaten Agam, Kamis (23/7).
Langkah ini bertujuan mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana hidrometeorologi yang melanda wilayah tersebut pada Desember 2025.
Staf Ahli Bidang Ketahanan Sosial, Ekologi, dan Budaya Kemenko PMK, Sorni Paskah Daeli, menyatakan hasil evaluasi lapangan akan disusun menjadi laporan strategis untuk Presiden.
Laporan tersebut diproyeksikan sebagai instrumen pendukung percepatan pemulihan di daerah terdampak.
Sorni secara khusus menginstruksikan agar durasi pemulihan dipangkas dari rencana awal yang telah ditetapkan.
“Kalau perlu, proses yang direncanakan empat tahun bisa dipercepat menjadi tiga tahun, atau bahkan dua tahun. Itu yang kita dorong dan sepakati,” tegas Sorni.
Ia menjelaskan, Kabupaten Agam menjadi prioritas utama karena memiliki tingkat kerusakan fasilitas pendidikan yang sangat signifikan.
Asisten II Setdakab Agam, Andrinaldi, menyambut positif perhatian pemerintah pusat terhadap upaya pemulihan di wilayahnya.
Ia berharap monitoring ini memperkuat koordinasi lintas sektor agar kegiatan belajar mengajar segera kembali normal.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Agam, Andri, mencatat sebanyak 67 unit bangunan sekolah mulai jenjang TK hingga SMP terdampak bencana.
Pemerintah daerah terus melakukan percepatan pemulihan melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk organisasi nonpemerintah serta relawan.
Sinergi ini dilakukan demi memastikan hak pendidikan peserta didik tetap terpenuhi meski sarana prasarana masih dalam perbaikan.
Pemerintah daerah berharap hasil monitoring Kemenko PMK segera merealisasikan rehabilitasi sekolah agar seluruh fasilitas pendidikan kembali beroperasi optimal dalam waktu singkat.
Baca Kabarsumbar.com lebih update via Google News, Klik Disini atau Join Telegram Disini.
