Wako Solok Sampaikan Nota Keuangan dan Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026
Sebarkan artikel ini
Solok Kota – Wali Kota Solok, Dr. H. Ramadhani Kirana Putra, menyampaikan Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Kota Solok Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Solok, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Solok, Senin (7/9/2026).
Rapat tersebut dipimpin Ketua DPRD Kota Solok, Fauzi Rusli, didampingi Wakil Ketua DPRD Kota Solok, Mira Harmadia. Turut hadir Wakil Wali Kota Solok H. Suryadi Nurdal, Forkopimda Kota Solok, anggota DPRD, Sekretaris Daerah, para Asisten Sekda, Staf Ahli, Kepala OPD, serta undangan lainnya.
Dalam penyampaiannya, Wali Kota mengatakan perubahan APBD merupakan bagian dari proses penyesuaian rencana keuangan daerah dengan perkembangan dan kondisi yang terjadi. Penyesuaian ini diperlukan agar program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tetap dapat berjalan secara efektif, terukur, transparan, dan sesuai dengan prioritas daerah.
Di tengah berbagai tantangan sosial dan ekonomi serta keterbatasan anggaran, Pemerintah Kota Solok berkomitmen untuk mengelola keuangan daerah secara cermat dan bijak, dengan memastikan anggaran diarahkan pada program yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
Wali Kota juga menekankan pentingnya sinergi antara Pemerintah Daerah dan DPRD dalam pembahasan perubahan APBD. Pemerintah Kota Solok terbuka terhadap saran, masukan, rekomendasi, maupun kritik konstruktif dari DPRD demi penyempurnaan kebijakan anggaran dan pembangunan daerah.
Nota Keuangan dan Ranperda tentang Perubahan APBD Kota Solok Tahun Anggaran 2026 selanjutnya diserahkan kepada DPRD Kota Solok untuk dibahas dan disepakati bersama sesuai dengan tahapan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kementerian Ketenagakerjaan meraih dua penghargaan dalam ajang Anugerah Media Humas 2026, yakni Terbaik II Kategori Media Sosial dan Terbaik III Kategori Siaran Pers Media Online.
Gubernur Sumbar Mahyeldi membuka lomba Integrity Champions dalam rangka HAKORDIA 2026, menekankan pentingnya ASN menjadikan integritas sebagai budaya kerja untuk menjaga kepercayaan publik dan mencegah praktik korupsi.
Kanwil Kemenhaj Sumatera Barat menggelar pelatihan pengelolaan arsip untuk meningkatkan profesionalisme dan adaptasi digital bagi para ASN di lingkungan instansi tersebut.
DPRD dan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar resmi menyepakati Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027 untuk ditetapkan menjadi Perda dalam rapat paripurna yang digelar di Pagaruyung, Senin (16/11/2026).
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menggelar seminar nasional untuk memperkuat pengusulan Mr. Assaat, mantan Penjabat Presiden RI, sebagai Pahlawan Nasional guna menjaga memori kolektif sejarah bangsa.