Jakarta – Langkah politik di Senayan tidak mengendur meski Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi meletakkan jabatannya.
Fraksi PKS menegaskan, proses Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang digulirkan DPR RI tetap berlanjut hingga seluruh mekanisme transisi kepemimpinan tuntas.
Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi sebelumnya telah menyerahkan usulan HMP kepada pimpinan dewan.
Agenda pembentukan panitia khusus sempat dijadwalkan pada Kamis (12/11/2026) pukul 14.00 WIB, namun dinamika berubah saat Gibran mendatangi Gedung MPR RI pada pukul 11.16 WIB untuk menyerahkan surat pengunduran diri.
Anggota DPR RI Rahmat Saleh mengonfirmasi bahwa usulan HMP telah diterima oleh pimpinan dewan.
Meski subjek utama telah mundur, ia memastikan pengawasan terhadap proses konstitusional ini tidak akan berhenti di tengah jalan.
“Proses hak menyatakan pendapat belum berakhir. Kami akan terus mengawal sampai proses pengajuan calon Wakil Presiden ke MPR, kemudian ditetapkan. Setelah itu barulah kami menganggap proses kerja hak menyatakan pendapat ini final,” ujar Rahmat di Gedung Senayan.
Kini, bola panas transisi jabatan wakil presiden berpindah ke tangan MPR. Sesuai Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, Presiden memiliki tenggat waktu 14 hari untuk mengajukan dua nama calon pengganti kepada MPR.
Selanjutnya, MPR memiliki durasi maksimal 60 hari untuk melakukan pemilihan calon tersebut melalui sidang paripurna.
Rahmat menekankan bahwa pengawalan ketat ini dilakukan demi memastikan seluruh tahapan transisi berjalan transparan.
“Kami mengawal ini sebagai upaya menjamin konstitusi berjalan tegak sesuai aturan. Kami berharap seluruh tahapan transisi kepemimpinan nasional berlangsung tanpa hambatan demi keadilan masyarakat,” pungkasnya.
Baca Kabarsumbar.com lebih update via Google News, Klik Disini atau Join Telegram Disini.
