JAKARTA – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan tidak ada kewajiban bagi pelaku usaha untuk menyetorkan dana cadangan pesangon kepada pihak mana pun saat ini. Pemerintah memastikan belum menunjuk lembaga atau instansi untuk mengelola dana tersebut.
Direktur Jenderal PHI-JSK Kemnaker, Indah Anggoro Putri, membantah keras kabar yang menyebutkan perusahaan harus menyetor dana cadangan pesangon ke Danantara. Menurutnya, informasi tersebut tidak memiliki dasar hukum maupun keputusan resmi dari pemerintah.
“Informasi yang menyebutkan bahwa pengusaha kini wajib menyetorkan dana cadangan pesangon ke Danantara tidak benar. Sampai sekarang belum ada keputusan pemerintah mengenai lembaga yang akan mengelola,” ujar Indah dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (14/11/2026).
Saat ini, payung hukum mengenai dana pesangon masih dalam tahap perumusan aturan turunan dari Pasal 253 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Pemerintah menjanjikan proses penyusunan aturan ini dilakukan secara komprehensif.
Indah memastikan pemerintah akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk menjaring aspirasi sebelum aturan tersebut disahkan. Tujuannya adalah menciptakan keseimbangan antara perlindungan hak pekerja dan keberlangsungan dunia usaha.
“Pengaturan mengenai dana cadangan pesangon perlu dibahas secara komprehensif. Kita ingin memastikan aturan pelaksanaannya disusun dengan mempertimbangkan kepentingan pekerja sekaligus keberlangsungan dunia usaha,” jelasnya.
Nantinya, regulasi tersebut akan memuat detail teknis yang mencakup mekanisme pengelolaan, sumber pendanaan, hingga sistem pertanggungjawaban yang transparan. Indah kembali menegaskan bahwa segala rumor mengenai penunjukan pengelola dana, termasuk jika ada yang menyebutkan Kemnaker sebagai pengelola, adalah tidak berdasar.
Pihak Kemnaker meminta pelaku usaha dan masyarakat untuk mengabaikan informasi yang beredar di luar saluran resmi pemerintah. Hal ini penting guna menghindari disinformasi yang dapat mengganggu iklim ketenagakerjaan.
“Kemnaker berkomitmen memastikan setiap kebijakan disusun secara transparan dan akuntabel. Kami akan mengumumkan setiap tahapan kebijakan secara terbuka setelah proses perumusan selesai dilakukan,” pungkasnya.
Baca Kabarsumbar.com lebih update via Google News, Klik Disini atau Join Telegram Disini.
