Padang – Pegiat Media Sosial, Muhammad Nuzul, Sadiq mengatakan dalam menerima sebuah informasi perlu kejelian. Bukan hanya informasi yang beredar di media sosial, tapi juga informasi yang bersumber dari media online sekalipun.
“Dalam menerima informasi baik saat pandemi maupun sebelum pandemi tetap sama, pertama kali yang harus dilakukan adalah verifikasi. Jika informasinya bersumber dari media online, perlu membuka dua atau tiga media online lain dengan bahasan topik yang sama untuk memastikan keakuratan informasi yang diperoleh,” kata Sadiq.
Di satu sisi Sadiq mendukung dan mengapresiasi program pemerintah agar masyarakat patuh terhadap protokol Covid-19. Namun, di lain sisi ia juga menyayangkan sikap pemerintah yang masih mengizinkan agenda-agenda yang berpotensi menimbulkan kerumunan massa.
“Pemerintah juga mengajak influencer yang memiliki pengikut yang cukup banyak untuk bekerja sama dalam kampanye patuh terhadap protokol Covid-19. Namun, kebijakan pemerintah untuk tetap menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang bertolak belakang dengan program atau kampanye hidup sehat masih terus berjalan,” katanya.
Perda AKB yang baru disahkan, kata Sadiq juga membutuhkan pengawasan ketat dalam penerapannya. Selain itu sosialisasi untuk aturan-aturan yang akan diberlakukan perlu dimaksimalkan.
“Berkaca dari aturan-aturan sebelumnya, pengaplikasian dan pengawasannya tidak berjalaj sebagai mana mestinya. Selain meminta masyarakat untuk tetap memakai masker atau mencuci tangan, pemerintah mestinya juga menggalakkan masyarakat untuk terus menjaga kesehatan dengan berolahraga, isitirahat yang cukup serta makan dengan nutrisi yang cukup,” katanya.
Kepala Dinas Komunikasi dan informasi Sumbar, Jasman Rizal, bijak dalam menanggapi informasi dan pemberitaan di media sosial sangat diperlukan. Ia menyarankan masyarakat agar membaca informasi yang bersumber dari Gugus Tugas Penanganan Covid-19 dan media-media kredibel.
“Saat ini di media sosial banyak sekali kontradiksi informasi yang cenderung ngawur. Bijak dalam memilih dan memilah informasi saat pandemi sangat dibutuhkan agar pemahaman akan Covid-19 benar-benar bersumber dari lembaga terpercaya,” ujarnya.
Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19 itu menyebutkan pemerintah fokus dalam memberikan informasi yang jernih kepada masyarakat terhadap Covid-19.
“Energi akan tersedot banyak ketika kita meng-counter pemberitaan yang dapat menyesatkan. Tapi, kejelian masyarakat untuk mengkonsumsi informasi menjadi hal yang utama. Hampir 70 persen informasi di media sosial itu tidak benar dan akan buang-buang tenaga kalau kita tangkal semua,” tutupnya.
