Bupati Agam Indra Catri meminta kepada Wali Nagari untuk bisa menyikapi hal yang berkaitan dengan isu sentral yang berkembang ditengah masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Menurut bupati, ada empat hal yang menjadi tugas seorang wali nagari. Pertama, memberikan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat, bagaimana Wali Nagari beserta perangkat nagari dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat yaitu pelayanan yang mudah, murah, cepat dan inovatif.
“Kedua, melaksanakan pembangunan, selama ini pembangunan hanya sebatas membuat jalan dan jembatan saja. Namun, pemerintah daerah juga intens terhadap pembangunan ekonomi seperti program pembangunan ekonomi berbasis rumah tangga,” kata Bupati di Serah Terima Jabatan (Sertijab) di Kenagarian Pasia Laweh, Jumat (1/9/2017) kemarin.
Lanjut Bupati, yang ketiga melakukan pembinaan kemasyarakatan. Dalam hal pembinaan kemasyarakatan Wali Nagari harus mampu melakukan pembinaan sosial kepada seluruh lapisan masyarakat.
Wali nagari harus mampu melakukan pendekatan sesuai dengan kultur dan karakteristik masyarakat setempat, mampu menjalankan dan menyukseskan program pembinaan kemasyarakatan yang telah ditetapkan dari pemerintah. Salah satu bentuk pembangunan kemasyarakatan, yang harus mendapat prioritas di nagari saat ini, adalah Gerakan Nagari Madani.
“Kita sudah memiliki peta penerapan nagari madani di nagari masing-masing. Untuk itu diharapkan kepada wali nagari yang baru bisa mempedomani peta tersebut, dan membuat program prioritas dalam penyusunan di RPJM nagari,” ujarnya.
Keempat, melakukan pemberdayaan kepada masyarakat. Bupati meminta dalam hal pemberdayaan, Wali Nagari harus mampu menggali potensi yang ada di Nagari dan mencari terobosan untuk pengembangannya.
“Nagari-nagari di Kabupaten Agam cukup terkenal dan kaya dengan sumber daya alamnya, tinggal bagaimana kita meningkatkannya, serta mengemas dengan lebih baik lagi. Seorang wali nagari harus mampu memberdayakannya, ujarnya pula.
Kendati demikian, Bupati menyatakan keempat pilar tersebut tidak akan berjalan dengan baik, tanpa adanya dukungan dan kesamaan persepsi dari segenap lapisan masyarakat.
“Untuk itu, secepatnya Wali Nagari terpilih melakukan konsolidasi dan merangkul semua elemen masyarakat. Karena Wali Nagari adalah milik bersama bukan golongan,” katanya.
