Bupati Hadiri Silahturahmi Bersama Walinagari, KAN Dan OPD KabupatenSolok

Solok Arosuka – Bupati Solok Epyardi Asda buka acara silaturahmi dengan seluruh OPD, Camat, Wali Nagari, KAN, BPN se-Kabupaten Solok di Masjid Agung Darussalam Koto Baru, Sabtu (16/4), Epyardi Asda merasa sedih di bulan suci ramadhan ini dikeluarkan moratorium terkait pengajuan izin Pendidikan Anak Usia Dini Alquran (PAUDQU) dan Rumah Tahfiz Alquran (RTQ) oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.
Dengan dikeluarkannya penghentian sementara (Moratorium) pengajuan izin pengajuan baru Pendidikan Anak Usia Dini Alquran (PAUDQU) dan Rumah Tahfiz Alquran (RTQ) oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Bupati Solok Epyardi Asda merasa kecewa.
Kebijakan ini tertuang dalam surat Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor D-881/DJ/PP.03/04/2022 tentang Pemberitahuan Kebijakan Moratorium (Penundaan) Penetapan Tanda Daftar Lembaga Pendidikan Al-Quran (LPQ).
” penghentian tersebut tidak tepat dilakukan pada saat ini, karena menurutnya justru pada bulan ramadhan ini kegiatan keagamaan mendekatkan dengan alquran banyak dilakukan oleh masyarakat “ucap Epyardi
Epyardi juga menyampaikan, seperti apa yang dikatakan oleh Ustad Abdul Somad (UAS), saat berkunjung ke Kabupaten Solok beberapa waktu lalu, bahwa mereka yang punya jabatan gunakanlah untuk membela agama Allah. Artinya membuat kebijakan yang baik untuk umat.
Untuk itu Epyardi Asda menghimbau, kepada masyarakat yang ingin membuat rumah tahfiz alquran untuk tetap melanjutkannya. Beliau sebagai Bupati siap untuk membantu.
“Bagi masyarakat yang ingin berkegiatan keagamaan, baik membuat rumah tahfiz alquran tidak perlu khawatir, saya akan membantunya disini (Kabupaten Solok) saya yang bertanggung jawab dunia akhirat,”ujarnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Kemenag mengeluarkan Kebijakan Moratorium (Penundaan) Penetapan Tanda Daftar Lembaga Pendidikan Al-Quran (LPQ) ini mulai berlaku pada 11 April 2022.
Menurut Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Muhammad Ali Ramdhani, moratorium dilakukan dalam rangka penataan kelembagaan yang ada saat ini, sekaligus menyiapkan regulasi yang lebih memadai.
“PAUDQU dan RTQ yang telah mendapatkan tanda daftar dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tetap dapat menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar seperti biasa,” ujar Ramdhani di Jakarta, pada Kamis