Padang – Proses vaksinasi akan dimulai, tak kecuali di Sumatera Barat. Namun berbagai disinformasi soal program vaksinasi masih menjamur, disinformasi menguat di berbagai platform media sosial.
Mengatasi masalah ini, pemangku kepentingan di daerah, dinilai belum mengambil peran yang optimal.
Merespon hal tersebut, beberapa lembaga negara bentukan UU seperti, Ombudsman Sumatera Barat, Komisi Informasi Sumatera Barat, Komnas HAM dan KPID Sumatera Barat, tergabung pada Group Whatsapp “Cluster Pengawasan Covid-19” bertekad ambil andil meluruskan disinformasi soal vaksin Covid-19, Selasa 12 Januari 2021 di Ombudsman Sumbar Jalan Sawahan Padang.
Menurut Kepala Perwakilan Ombudsman Sumbar Yefri Heriani, vaksinasi sebagai upaya menyiapkan masyarakat terhadap serangan virus yang belum berhenti sampai hari ini.
“Tujuan vaksinasi mulia untuk selamatkan, sehatkan dan tangguhkan masyarakat di masa pandemi Covid-19. Vaksin pun sudah melewati uji klinis dan label halal dari MUI, mestinya tidak ada lagi simpang siur informasi tentang vaksin, tapi masih banyak hoaks dan informasi menyesatkan di ruang media sosial, ” ujar Yefri saat pertemuan berkala empat lembaga bentukan UU, Selasa siang tadi.
Ia mengharapkan harus ada upaya masif meluruskan soal vaksinasi Covid-19.
“Gubernur dan bupati serta walikota harus mengantisipasi dan menggerakan corong pemerintah untuk menyampaikan informasi benar dan nyata tentang vaksin, jangan corong pemerintah kalah dari hoaks yang jelas tak benar dan menyesatkan masyarakat,” ujarnya.
Kepala Komnas HAM Sumbar Sultanul Arifin mendesak pemerintahan di semua tingkatan untuk mengedukasi dan mempromosikan program vaksinasi dengan melibatkan tokoh agama, MUI Sumatera Barat, tokoh masyarakat dan tenaga kesehatan dan ahli yang kompeten.
“Harus melibatkan semua kalangan untuk menangkis informasi menyesatkan yang sudah viral itu, ” ujar Sultanul.
Disampaikan Sultanul perspektif HAM, tugas negara adalah pemangku kewajiban, ada tiga kewajibannya, yaitu menghormati (to respect), memenuhi (to fulfill) dan melindungi (to protect).
“Saya rasa Wamenkum sudah tahu tugas itu makanya dia berani keluarkan statement tidak mau vaksin dan obat bisa di penjara. Nggak apa-apa, kita ikuti pemerintah karena pemerintah sedang menunaikan kewajibannya untuk melindungi warganya. Kalau terjadi apa-apa pada warganya, pemerintah disebut melanggar ham, namanya pelanggaran HAM by omission (pelanggaran HAM karena kelalaiannya mengambil suatu tindakan),”ujar Sultanul.
Ketua Komisi Informasi Sumbar informasi Nofal Wiska tentang Covid-19 adalah informasi serta merta karena dampaknya untuk masyarakat banyak.
“Ayo berikan informasi benar dan benar ke publik. Informasi tentang vaksinasi Covid untuk menghindari kekacauan informasi yang diterima masyarakat, ” ujar Nofal.
Ombudsman Sumatera Barat, KI Sumatera Barat, Komnas HAM dan KPID Sumatera Barat kata Ketua KPID Sumbar Afriendi pastikan berkomitmen untuk mengawal berjalannya program vaksinasi di Sumatera Barat.
“Baik soal informasinya penayangannya dan pelayanan vaksinasi, Dinas Kesehatan mesti menyiapkan tenaga vaksinator yang berkualitas, terlatih, dan mengikuti secara ketat SOP yang ada, “ujar Afriendi.
Lembaga penyiaran kata Afriendi diharapkan, dapat mengambil peran optimal untuk memproduksi atau memberikan informasi yang valid terkait dengan program vaksinasi Covid-19.
