Gubernur Sumbar Harapkan Pilkada Dibiayai Pemerintah Pusat

PADANG, KABARSUMBAR – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Irwan Prayitno berharap Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dibiayai oleh Pemerintah Pusat.

Hal itu disampaikannya dalam rapat Koordinasi Rencana Aksi (Renaksi) Pencegahan Korupsi bersama Koordinasi dan Supervisi Bidang Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Padang, Senin 22 April 2019.

“Melalui Rakor ini, saya berharap Korsupgah KPK ada hal yang harus di sampaikan ke pusat, yaitu permasalahan pemilihan kepala daerah,” kata Gubernur.

Menurutnya, selama ini setiap Pilkada dibiayai oleh calon kepala daerah, akan menjadi beban bagi masing-masing calon.

“Untuk itu, saya berharap agar pemilihan kepala daerah nantinya bisa dibiayai oleh pemerintah pusat,” kata Gubernur.

Gubernur mencontohkan, untuk saksi saja, beban biaya masing-masing calon cukup besar, karena jumlah TPS di Sumatera Barat, sekitar 17 ribu.

“Untuk saksi saja, ada hampir 17 ribu TPS, dikali dengan Rp. 250 ribu saja, sudah hampir Rp 4 miliar, tentu ini sangat membebani calon kepala daerah, belum biaya kampanye, alat peraga dan sebagainya,” jelasnya.

“Seandainya Pilkada dibiayai oleh pemerintah pusat, tentu kepala daerah yang terpilih tidak lagi hutang budi pada pengusaha, teman dan kolega, karena mencari pemimpin dengan pesta demokrasi itu merupakan kepentingan negara, kok dibayar dengan uang pribadi,” lanjut Gubernur.

Dalam Renaksi itu merupakan koordinasi dalam langkah progres rencana aksi pencegahan korupsi tahun 2018, sekaligus pemantauan dan evaluasi KPK tahun 2019.

Hadir dalam koordinasi itu, Ketua Satgas Korsupgah Korwil I Sumatra KPK RI Juliawan Superani, Tim Deputi Pencegahan KPK RI, Sekretaris daerah se-Sumbar, Inspektur se-Sumbar dan jajaran OPD Pemprov serta, Pemerintah Kota dan Kabupaten se-Sumbar.

[Putri Caprita]

Loading...
DomaiNesia
BERITA TERKAIT
Komentar
tunggu...