Padang – Gubernur Sumbar Mahyeldi membuka secara resmi, Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) tahun 2021-2026, dengan mengusung visi “Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan” di Sati Hall, Pangeran Beach Hotel pada, Kamis 6 Mei 2021.
Diikuti sedikitnya 200 peserta, Musrenbang ini menjadi yang pertama di Indonesia diantara provinsi maupun kabupaten dan kota lain hasil Pilkada Serentak tahun 2020 lalu.
Hadir Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kementerian Dalam Negeri Hamdani dan Ketua DPRD Sumbar Supardi, yang keduanya juga menjadi narasumber. Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy, serta bupati dan walikota se-Sumatera Barat, Kepala Bappeda se-Sumatera Barat, perwakilan Perguruan Tinggi Negeri dan swasta serta organisasi dan lembaga masyarakat.
Selain itu juga tampil sebagai narasumber, dua orang praktisi di bidang pertanian Teuku Firmansyah yang sukses mengembangkan potensi kopi dengan branding ‘Solok Rajo’ dan Yuliza Zen, penggiat wisata yang sukses mengelola Desa Wisata Kubu Gadang, Padang Panjang.
“Musrenbang ini merupakan wujud akselerasi percepatan pembangunan Sumbar sesuai keinginan Gubernur dan wakil gubernur sesaat usai dilantik. Saat itu Gubernur menyampaikan bahwa yang pertama dilakukan adalah penyusunan RPJMD. Jadwalnya yang biasa 6 bulan, kita ingin bisa tuntas selama 3 bulan,” ujar Kepala Bappeda Sumbar, Hansastri saat menyampaikan laporan.
Gubernur Sumbar Mahyeldi, saat membuka acara mengatakan, RPJMD Sumbar dengan tujuh program unggulan diharapkan dapat menjawab tantangan dan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumbar.
Kedepan Mahyeldi mengatakan pemerintah bukan hanya mengejar target kerja tapi juga kinerja, sehingga butuh perencanaan yang matang serta harus ada koordinasi dan sinergitas dengan semua pihak, khususnya bupati dan walikota termasuk para perantau.
“Semoga semua peserta dapat proaktif dalam memberikan saran dan rancangan RPJMD. Karena RPJMD ini bukan hanya milik Provinsi Sumbar, tapi juga milik Kabupaten Kota di Sumbar, oleh karena itu kontribusi pandangan atau pendapat semua akan jadi bagian penting yang menyempurnakan dan mengait dengan rencana pembangunan jangka menengah di Sumatra Barat,” ujar Mahyeldi.
Senada, Ketua DPRD Sumbar Supardi, berharap setelah RPJMD ini ditetapkan menjadi Perda, bisa dijalankan secara optimal, mengingat periode kepemimpinan yang singkat, hanya 3,5 tahun.
“Ini produk kita bersama dan harus kita jalankan sampai tuntas, bukan hanya milik gubernur dan wakil gubernur. Keberhasilan RPJMD ini tidak terlepas dari kebijakan bupati walikota nantinya. RPJMD ini merupakan semangat kita bersama, jangan setelah disahkan nanti hanya diletakkan di lemari,” tutur Supardi.
“Kami yakin dan percaya dengan kepemimpinan kepala daerah sekarang bisa menuntaskan ini dan kami dari DPRD memberi support dan kita akan bekerja bersama-sama,” tutupnya.
