KI Sumbar Temui Gubernur Mahyeldi di Istana Gubernur

  • Bagikan
Foto :internet

Padang – Sebelum Rakor Kota dan Kabupaten se Sumatera Barat (Sumbar) Gubernur Sumbar Mahyeldi menerima Komisi Informasi Sumbar di Istana Gubernur pada Senun, 29 Maret 2021.

Ketua KI Sumbar Nofal Wiska bersama komisioner dan asisten ahli KI Sumbar membeberkan kinerjanya di tahun 2020 dan rencana kerja 2021.

“Terimakasih Pak Gubernur telah menerima KI Sumbar dalam rangka menjalankan UU 14 Tahun 2008, bahwa setiap tahun paling lambat 31 Maret harus serahkan laporan ke Gubernur dan DPRD,” ujarnya.

Mahyeldi menggali soal penanganan penyelesaian sengketa pada informasi publik.

“Tahun 2020 berapa sengketa KI tangani, apakah ada instansi bertikal menjadi termohonya?,” ujar Mahyeldi didampingi Kadis Kominfo Sumbar Jasman.

Wakil Ketua KI Sumbar Arif Yumardi mengatakan, terdapat 21 sengketa informasi publik, dengan penyelesiaannya ada ajudikasi dan ada mediasi. Termasuk penyelesaian sengketa informasi melibatkan instansi vertikal.

Baca Juga :  KI Sumbar Umumkan Nominator Keterbukaan Informasi 2019

Mahyeldi mengapresiasi kehadirian KI dan mengajak semua stakeholder untuk mengatifkan kembali keterbukaan informasi publik.

“Dari cukup informatif harus dikembalikan prediket informatif, apa kendalanya, tentu Pak Kadis Kominfo harus mengurainya, kalau belum sinergis dengan PPID Utama Kota Kabupaten, ayo disnergiskan dan sering lakukan pencerahan antara PPID Utama Pemprov, PPID Utana Kota dan Kabupaten dan dengan KI ssndiri,” ujar Mahyeldi.

Bahkan untuk anugerah keterbukaan informasi publik dilakukan tiap tahun oleh Komisi Informasi (KI) Sumbar, Mahyeldi minta disukseskan dan potret yang fakta tentang pengelolaan informasi di semua badan publik di Sumbar.

“Untuk itu Pemprov siap sediakan reward kepada badan publik yang informatif hasil penilaian Monev KI Sumbar,” ujar Mahyeldi.

Baca Juga :  JPS dan Nagari TV Gelar Acara Terima Kasih Pak IP

Menurutnya, salah jika terdapat daerah hari ini yang masih tertutup. Karena Presiden sangat mengapresiasi keterbukaan informasi publik.

“Dan itu, seringakli kita lihat dan baca bagaimana program Presisen itu terbuka tidak ada diitutupi, dan bagimana provinsi terbaik kelola informasi tentu ada reward dari Presiden atau Kementerian Kominfo,” ujar Mahyeldi.

Untuk itu, Jasman siap mewujudkan keinginaan Gubernur kembalikan prediket informatif Sumbar.

“Surati Pak Jasman, kapan perlu buat Rakor terkait ketebukaan informasi ini, undang narasumber dari KI Pusat dan dari Kementeriaj Keuangan,” ujar Mahyeldi.

Mahyeldi dan pihak yang terkait membuat foto atau vidio yang berisikan Salam Informatif dan Oke Usai penyerahaan laporan komisioner.

  • Bagikan