Ketua DPRD Sumbar Tegaskan Keterbukaan Informasi Publik

  • Bagikan
Foto : internet

Padang – Ketua DPRD Sumatera Barat (Sumbar) Supardi menegaskan, komitmen lembaganya tentang keterbukaan informasi publik dan Komisi Informasi (KI) Sumbar yang sesuai UU 14 Tahun 2008.

“Jangan ragukan komitmen DPRD untuk perintah UU 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan lembaga yang dilahirkan UU ini yaitu Komisi Informasi (KI) Sumbar,” ujar Supardi yang menerima Komisi Informasi dalam rangka penyerahan kinerja KI tahun 2020 di ruang kerja Ketua DPRD Sumbar pada Selasa, 30 Maret 2021.

Ketua Komisionee Nofal Wiska didamping lima Asisten Ahli KI Sumbar mengatakan, terima kasih atas dukungn DPRD Sumbar baik fasilitas sarana dan prasarana serta juga mengawal anggaran Komisi

‘Terima kasih pak ketua yang memberikan suppor habis terhadap kiinerja KI selama 2020 dan berharap makin kencang lagi di tahun-tahun berikutnya,” ujar Nofal.

Supardi menegaskan bahwa KI yang 2029 cukup andil memasifkan keterbukaan informasi publik di Sumbar dan jangan sampai melemah.

“Saya minta tahun ini dan kedepan jangan sampai melemah, keterbukaan menjadi entri point pemerontahan yang bersih,” ujar Supardi.

Sehingga itu, ia meminta KI Sumbar tetap menjaliin kemitraan strategis yang harmonis dengan stakholder.

“Terutama dengan Komisi I DPRD Sumbar yang menjadi mitra dalam penyusunan rencana anggaran dan mengawasi penggunaan anggaran KI Sumbar,” ujar Supardi.

KI juga menyerahkan Laporan Kinerja KI Sumbar 2020 KI ke Ketua dan Sekretaris Komisi I DPRD Sumbar.

“Sebagai evaluasi KI 2020 masih belum maksimal walau cukup lincah meski tahun itu panndemi sangat mengurita, banyak kerja keterbukaan baik sidang sengketa informasi publik maupun penguatan keterbukaan ke badan publik dan publik di Sumbar,” ujar Sekretaris Komisi I DPRD Sumbar HM Nurnas.

HM Nurnas juga berharap, pihak KI segera siapkan KUA tahun 2022 serta, alasan detil terkit rencana Pemporov Sumbar melakukan rasionalisasi.

“Saya minta KI buat surag permohonan ke DPRD Cq Komisi I DPRD Sumbar terkait permintaan untuk tidak merasionalisasi anggaran karena akan menggerus kegiatan KI di 2021,” ujar HM Nurnas.

Serta juga mengancar penambahan anggaran di perubahan terkait rencana strategis dalam mewujudkan Sumbar Provinsi Informatif kembali, termasuk mensinergiskan dengan aplikasi Sisitem Informasi Nagari (SINar).

“KI harus buat program pendukung terujudnya sistem SINar melibatkan Forum Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik (FJKIP),” ujar Nurnas.

  • Bagikan