Padang – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Padang menegaskan tidak boleh ada anak di Kota Padang yang putus sekolah atau kehilangan hak pendidikan layak hanya karena kendala biaya.
Penegasan itu disampaikan menyusul respons cepat Disdikbud terhadap informasi dua siswa salah satu Madrasah Aliyah Swasta (MAS/setingkat SMA) di Kota Padang yang sempat terkendala mengikuti proses belajar-mengajar akibat tunggakan uang sekolah dan seragam.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang, Yopi Krislova, mengatakan Wali Kota Padang Fadly Amran memerintahkan tim Dinas Pendidikan untuk menelusuri langsung persoalan tersebut di lapangan. Penelusuran itu kemudian dipimpin Sekretaris Disdikbud bersama Kabid SMP.
Sebagai solusi, Pemerintah Kota Padang menyerahkan bantuan kepada kedua siswa itu di panti asuhan tempat mereka tinggal.
Penyerahan bantuan tersebut turut disaksikan Kepala Perwakilan Ombudsman Sumatera Barat Adel Wahidi sebagai bentuk transparansi dan pengawasan pelayanan publik, Jumat (8/5/2026).
Yopi mengatakan, atas permintaan kedua siswa tersebut, Pemko Padang juga mencarikan sekolah baru. Langkah itu, menurut dia, merupakan upaya pemerintah kota untuk memastikan tidak ada pelajar yang kehilangan akses pendidikan layak.
“Prinsipnya, sesuai Progul Padang Juara dan perintah Bapak Wali Kota, Pemerintah Kota Padang memastikan tidak ada anak yang tidak sekolah. Bahkan kita ingin menekan Angka Tidak Sekolah (ATS) hingga titik nol,” tegas Yopi, Sabtu (9/5/2026).
Disdikbud Padang berharap langkah preventif dan responsif ini menjadi dorongan bagi pihak sekolah maupun wali murid agar lebih proaktif menjalin komunikasi.
Dengan begitu, kendala finansial tidak menjadi penghalang bagi masa depan generasi muda di Kota Padang.
Baca Kabarsumbar.com lebih update via Google News, Klik Disini atau Join Telegram Disini.
