Pemkab Mentawai Serahkan SK Pengakuan dan Perlindungan 11 Uma

Mentawai – Bupati Kepulauan Mentawai, Yudas Sabaggalet menyerahkan Surat Keputusan (SK) pengakuan dan Perlindungan 11 Uma  di Kabupaten Kepulauan Mentawai yang memenuhi syarat secara langsung kepada Kepala Suku (Sikebbukat Uma).

Yudas mengatakan, hal tersebut tidak hanya terkait persoalan tanah, namun seluruh aspek kehidupan masyarakat Mentawai dalam konteks pendekatan uma.

“Kita memperkuat fungsi Uma sebagai kesatuan masyarakat hukum adat  Mentawai. Target kita mekanisme sistem kehidupan seperti masalah sosial, ekonomi, politik, dan pendidikan dalam uma menjadi basis kita terangkat ke permukaan dengan baik,” ujar Yudas.

Ia berharap hal ini juga bisa menjadi perekat dengan suku lainnya.

Syarat awal pemberian SK pengakuan dan perlindungan uma, berkas diajukan oleh pihak uma ke Pemerintah Kabupaten dan selanjutnya diverifikasi.

“Harus ada pengakuan dari desa, hukum adatnya masih hidup, dan syarat lainnya. Setelah itu tim turun ke lapangan untuk verifikasi,” ujar Yudas.

Setelah mengeluarkan SK, baru kemudian Pemkab Mentawai mengajukan ke Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).

“Kita berjuang mengajukan ke Kementrian LHK. Jika sudah diterima, didaftarkan ke negara, baru diserahkan kembali kepada kita,” jelasnya.

Dari 11 uma yang menerima SK, sepuluh uma di Pulau Siberut dan satu di pulau Sipora.

Diketahui 11 Uma tersebut diantaranya, Uma Saguruju, Sakulok, Samanggeak, Samalelet, Sapojai, Saerejen, Satanduk, Siripeibu, Saponduruk, Sirirui, dan Samongilailai.

Tahun 2019 lalu Pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai sudah mengeluarkan SK kepada 4 uma dari pulau Sipora dan sudah diajukan ke Kementrian LHK serta sudah diterima.

Acara penyerahan SK dihadiri oleh Ketua DPRD Mentawai, Yosep Sarogdok, DLHK, Dinas pendidikan dan budaya, DPKP, Yayasan citra mandiri Mentawai (YCMM), Aliansi Masyarakat Adat Nasional (AMAN) Mentawai.

Loading...
BERITA TERKAIT
Komentar
tunggu...