Padang – Pilkada di tengah pandemi masih menjadi penting untuk dibahas, banyak persoalan yang muncul dalam pelaksanaan tahapan dengan puncaknya 9 Desember Mendatang.
Peneliti Regrit Ferry Rizki Kurniansyah, menyebut kepercayaan publik menurun, secara hukum akan memunculkan sengketa-sengketa dan sengketa etik, secara sosial akan memunculkan kegaduhan sosial, polarisasi sisa-sisa Pilpres.
Secara ekonomi akan menjadikan pilkada menjadi mahal, dan secara pemerintahan akan berimplikasi pada keputusan atau kebijakan pemerintah.
“Tantangan pilkada masa pandemi. Kesuksesan pilkada tidak hanya bergantung pada penyelenggaraan, peserta, namun juga pemilih,” kata Ferry yang juga mantan Komisioner KPU RI ini disampaikannya dalam webinar yang digelar Jurusan Ilmu Politik Unand Sabtu, 29 Agustus 2020.
Tema diskusi itu “Menakar Partisipasi Politik di Pilkada Masa New Normal”. Seminar online ini dimoderatori oleh dosen Ilmu Politik, Dewi Anggaraini. Dengan Narasumber peneliti Rigrit Ferry Kurnia Rizkiansyah, Ketua Jurusan Ilmu Politik, Indah Adi Putri dan akademisi USU, Warjito. Diskusi ini dibuka oleh Dekan Fisip Unand Dr Azwar.
Dalam diskusi tersebut DR Indah Adi Putri menilai, Pilkada ini jangan hanya menjadi prosedural dan pandemi tidak dapat ditaklukkan untuk tetap dapat menciptakan perubahan, dan masyarakat harus tetap aware atau sadar kalau proses politik ini masih berlangsung.
“Kepada para kandidat harus mampu memberikan kampanye persuasif kepada masyarakat terkait penanggulangan pandemi covid-19 ini tentunya akan memancing simpati dan perhatian publik, karena ini memang betul-betul fokus kita semua sekarang,” paparnya.
Narasumber lain, Warjito membandingkan Pelaksanaan Pemilu Indonesia dengan Korea Selatan. Catatannya adalah pandemi telah sukses mengantarkan petahana seperti Presiden Moon dan partainya memenangkan pemilu.
“Kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah, atas alasan melawan Covid-19 menyimpulkan bahwa kekuasaan dan kewenangan bisa disalahgunakan untuk kepentingan segelitir elit untuk partai, kelompok dan keluarganya. Politik dinasti dikembangkan. Hasil penelitian lembaga demokrasi, sebagaimana dijelaskan dalam buku ini telah mengakibatkan kemunduran demokrasi,” jelasnya.
Pilkada harus dilaksanakan dalam konteks pembangunan politik, tantangan masa new normal kepada para penyelenggara dan pelaksana harus mampu ditaklukan dengan menyiapkan regulasi yang matang dan detail, agar mampu menimbulkan kepercayaan masyarakat bahwa proses yang dilaksanakan aman dan terkendali.
Untuk itu perlu kerjasama yang kuat antara institusi penyelenggara Pemilu dan institusi yang menangani masalah pandemi covid-19, agar proses politik didukung oleh kondisi kesehatan masyarakat yang terjamin.
Keterbukaan penyelenggara Pilkada menjadi faktor penting untuk peningkatan partisipasi menuju kesuksesan Pilkada.
Baca Kabarsumbar.com lebih update via Google News, Klik Disini atau Join Telegram Disini.
