Jakarta – Komisi IV DPR RI menyoroti ketimpangan antara tingginya penerimaan negara dari denda administrasi sektor kehutanan dengan lambatnya pemulihan daerah terdampak bencana.
Meski Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) melonjak signifikan, realisasi anggaran untuk penanganan wilayah terdampak dinilai belum optimal.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, mengungkapkan bahwa PNBP dari denda administrasi sektor kehutanan meningkat hampir 1.000 persen dengan nilai mencapai Rp10,68 triliun.
Namun, ia mempertanyakan efektivitas penggunaan dana tersebut karena tambahan anggaran untuk pemulihan bencana yang diajukan sejak Februari 2026 belum terealisasi.
“Ini capaian yang luar biasa, nilainya Rp10,68 triliun. Sekarang pemulihan itu sudah terealisasi belum?” ujar Alex dalam rapat kerja bersama Kementerian Kehutanan di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Alex menekankan pentingnya langkah nyata pemerintah dalam memulihkan wilayah terdampak bencana, khususnya di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Menurutnya, masyarakat di daerah tersebut membutuhkan aksi konkret, bukan sekadar respons administratif atau wacana.
Ia menegaskan negara tidak bisa hanya mengandalkan doa dalam menangani krisis di daerah.
Untuk itu, pemerintah harus segera merealisasikan tambahan anggaran sebesar Rp8 triliun yang sebelumnya telah diajukan untuk mempercepat proses pemulihan.
Politisi PDI-Perjuangan ini mengingatkan pemerintah agar memastikan setiap rupiah dari PNBP sektor kehutanan berdampak langsung bagi masyarakat.
Ia mendesak kementerian terkait untuk segera mengeksekusi anggaran tersebut agar kebutuhan daerah terdampak bencana dapat segera terpenuhi.
Baca Kabarsumbar.com lebih update via Google News, Klik Disini atau Join Telegram Disini.
