Jakarta – Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim, menyatakan kesiapannya untuk memberikan keterangan kepada penyidik terkait dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan senilai Rp 9,9 triliun.
Pernyataan ini disampaikan di tengah sorotan publik terhadap proses hukum yang sedang berjalan.
Dalam konferensi pers yang berlangsung di Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Selasa (10/6/2025), Nadiem meminta masyarakat untuk tidak membuat kesimpulan terburu-buru terkait kasus yang menyeret namanya.
“Saya menghormati dan mendukung sepenuhnya proses hukum yang sedang berlangsung,” ujarnya.
Nadiem menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil dan transparan sebagai fondasi demokrasi.
Dia menegaskan komitmennya untuk membantu aparat penegak hukum dalam mengusut tuntas dugaan tindak pidana korupsi tersebut.
“Saya siap bekerja sama dan mendukung aparat penegak hukum dengan memberikan keterangan ataupun klarifikasi apabila diperlukan,” katanya.
Nadiem meyakinkan publik bahwa dirinya tidak pernah terlibat dalam praktik korupsi, baik selama menjabat sebagai Mendikbudristek maupun sebagai warga negara.
Ia juga mengimbau masyarakat untuk tidak membuat penilaian prematur sebelum adanya kepastian hukum.
“Saya mengajak masyarakat untuk tetap kritis namun adil, tidak terburu-buru menarik kesimpulan di tengah derasnya opini yang dibentuk,” tuturnya.
Diaa percaya, masyarakat Indonesia berhak mendapatkan kejelasan dan keterbukaan.
Nadiem pun menyatakan komitmennya untuk bersikap kooperatif dalam menjernihkan persoalan ini.
“Dan saya berkomitmen untuk bersikap kooperatif demi menjernihkan persoalan ini, untuk menjaga kepercayaan terhadap transformasi pendidikan yang telah kita bangun,” pungkasnya.
