Bandung – Anggota DPRD Jawa Barat, Zaini Shofari, mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk lebih fokus menangani potensi putus sekolah ratusan ribu siswa akibat masalah ekonomi.
Desakan ini muncul di tengah sorotan terhadap program pembinaan karakter siswa yang melibatkan militer.
Zaini mengungkapkan data yang mencengangkan: sebanyak 658.831 anak di Jawa Barat tidak bersekolah. Dari jumlah tersebut, 246.798 anak menjadi tanggung jawab langsung Pemprov Jabar.
“Dua pekan lalu saya sampaikan data statistik dari pendidikan tinggi, 658 ribu usia sekolah terancam putus dan tidak bersekolah, DO dan tidak punya biaya karena salah satunya faktor kemiskinan,” kata Zaini, Selasa (10/6/2025).
Menurutnya, fokus Pemprov Jabar saat ini terkesan lebih condong pada program siswa bermasalah di barak militer dan aktivitas di media sosial, sementara masalah krusial putus sekolah kurang mendapat perhatian.
Zaini juga menyoroti permasalahan lain di pendidikan menengah, termasuk kasus gugatan SMAN 1 dan masalah ijazah siswa SMA swasta yang belum tuntas.
Ia menilai peran guru bimbingan konseling juga perlu ditingkatkan agar lebih optimal dalam menangani masalah siswa dan menjalin komunikasi dengan orang tua.
“Angka 658 ribu harus mulai diurai terlebih pada tahun ajaran baru ini, bukan terus mengandalkan judul (program) baru yang DPRD sendiri tidak pernah tahu,” tegasnya.
Zaini mengkritik program Pemprov Jabar yang dianggap hanya bagus di permukaan dan terus dilanjutkan tanpa perencanaan matang. Ia menekankan pentingnya perencanaan yang matang dalam penyelenggaraan negara.
