Jakarta – Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan bahwa pemanfaatan kecerdasan artifisial atau Artificial Intelligence (AI) di Indonesia harus difokuskan untuk memperkuat ekonomi riil dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Fokus utama pemerintah saat ini mencakup digitalisasi bantuan sosial (bansos) serta penguatan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Program digitalisasi bansos berbasis AI ditargetkan menjangkau sekitar 18 juta keluarga penerima manfaat, atau setara dengan 50 juta individu di seluruh Indonesia.
Pemerintah kini bersiap memperluas implementasi program tersebut setelah hasil uji coba di Kabupaten Banyuwangi menunjukkan dampak positif.
“Jika program ini berjalan sesuai rencana, maka ini akan menjadi salah satu program digital inclusion terbesar di kawasan,” ujar Meutya dalam acara Indonesia Summit 2026 di Jakarta Selatan, Rabu (17/6/2026).
Penerapan AI memungkinkan pemerintah mengelola dan menganalisis data penerima bansos dengan tingkat akurasi yang lebih tinggi.
Melalui teknologi ini, proses verifikasi, pemutakhiran data, hingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih cepat, tepat sasaran, dan efisien.
Selain layanan publik, Meutya menilai AI berperan krusial sebagai katalis pertumbuhan UMKM yang merupakan tulang punggung ekonomi nasional.
Dukungan teknologi ini memberikan akses pasar yang lebih luas serta efisiensi operasional bagi pelaku usaha kecil untuk memperluas jangkauan bisnis ke tingkat regional.
Pemanfaatan teknologi tersebut diharapkan mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi digital Indonesia yang diproyeksikan mencapai 360 miliar dolar AS pada 2030.
Optimisme ini didorong oleh pesatnya perkembangan e-commerce serta tingginya jumlah pengguna internet di tanah air.
“Angka-angka pertumbuhan ekonomi digital harus tercermin dan berdampak bagi masyarakat. Teknologi harus menjadi alat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, memperkuat UMKM, dan memastikan transformasi digital memberikan manfaat nyata bagi seluruh Indonesia,” pungkas Meutya.






