Jakarta – Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Amalia Adininggar Widyasanti, mendorong seluruh pelaku usaha sektor kesehatan untuk berpartisipasi aktif dalam Sensus Ekonomi (SE) 2026.
Data akurat dari sektor ini menjadi instrumen vital dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi nasional yang tepat sasaran.
Ajakan tersebut disampaikan Amalia dalam sosialisasi SE 2026 yang digelar secara hibrida bersama Kementerian Kesehatan di Jakarta, Kamis (11/6/2026).
Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran direktur rumah sakit, asosiasi kesehatan, serta para pelaku usaha sektor kesehatan dari seluruh Indonesia.
Amalia mengapresiasi dukungan strategis dari Kementerian Kesehatan yang telah memfasilitasi data 89.511 pelaku usaha kesehatan serta penerbitan surat dukungan resmi.
Ia menekankan bahwa keberhasilan pendataan berskala nasional ini sangat bergantung pada sinergi lintas sektor.
“Kesuksesan Sensus Ekonomi 2026 hanya dapat diraih melalui kolaborasi. Kami berterima kasih atas dukungan luar biasa dari Kementerian Kesehatan,” ujar Amalia dalam sambutannya.
Ia menegaskan, pelaksanaan sensus merupakan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik yang mewajibkan pendataan menyeluruh setiap sepuluh tahun.
Berbeda dengan survei berbasis sampel, sensus menargetkan cakupan 100 persen terhadap seluruh unit aktivitas ekonomi di tanah air.
“Sensus ekonomi harus mencakup seluruh aktivitas ekonomi. Target kita adalah 100 persen tercacah secara tepat. Jika masih ada yang belum terdata, maka itu belum bisa disebut sensus,” tegasnya.
Amalia mengibaratkan SE 2026 sebagai general check-up bagi perekonomian Indonesia untuk memotret kondisi terkini secara komprehensif. Hasil pendataan ini nantinya menjadi landasan pemerintah dalam meramu kebijakan yang relevan dengan kebutuhan lapangan.
Pentingnya sensus kali ini juga dipicu oleh pergeseran pola ekonomi akibat transformasi digital, seperti layanan konsultasi kesehatan daring dan pemesanan obat berbasis aplikasi.
Fenomena tersebut telah diakomodasi melalui pembaruan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 yang mencakup kategori usaha baru.
Guna menjawab kekhawatiran pelaku usaha, Amalia menjamin kerahasiaan seluruh data individual yang dikumpulkan.
BPS berkomitmen hanya mempublikasikan data dalam bentuk agregat untuk kepentingan peta ekonomi nasional.
Melalui pendataan ini, pemerintah berharap memperoleh gambaran utuh mengenai kontribusi sektor kesehatan terhadap nilai tambah, investasi, dan penyerapan tenaga kerja.
Partisipasi aktif pelaku usaha diharapkan mampu menghasilkan data berkualitas demi pembangunan Indonesia yang lebih berdaya saing.
Baca Kabarsumbar.com lebih update via Google News, Klik Disini atau Join Telegram Disini.
