PADANG, KABARSUMBAR – Kapolda Sumatra Barat (Sumbar) Irjen Pol Fakhrizal menyebutkan saat ini sebanyak 6.623 personel Polri dan TNI disiapkan untuk mengamankan proses Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.
“Jumlah ini cukup besar karena tidak lepas dari ancaman yang kemungkinan akan terjadi terkait penyelenggaraan pemilu 2019,” kata dia di Mapolda Sumbar, Rabu (25/10/2018).
Irjen Pol Fakhrizal pada saat rapat Kordinasi lintas sektoral pengamanan pemilu 2019 dalam rangka penyamaan prespsi menyampaikan saat ini masih rendah pemahaman masyarakat yang berdampak pada stabilitas pemilu.
“Saat ini manifestasi politik tanah air sudah meningkat, pelanggaran-pelanggaran kampanye seperti black campaign ataupun money politic akan terus kami tindaklanjuti,” katanya.
Oleh karena itu, Irjen Pol Fakhrizal menyebutkan implementasi proses pengamanan pemilu harus mempunyai SOP (Standar Operasional Prosedur) dan harus dirumuskan sejak dini sesuai dengan perundang-undangan yang ada.
Pada rapat koordinasi tersebut juga dibahas bagaimana sebaiknya langkah kongkrit dalam menyamakan cara pandang terhadap proses pengamanan selama proses pemilihan umum dengan mengikutsertakan unsur pimpinan daerah.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Kejaksaan Tinggi Priyanto menyebutkan bahwa pemilu perlu diantisipasi dengan menyamakan persepsi terkait regulasi terutama UU no 7 tahun 2017 mengenai pemilihan umum.
“Penyamaan persepsi mengenai regulasi ini penting supaya tidak terjadi bias. Regulasi tidak hanya sekedar interpretasi ataupun hanya sekedar penafsiran tetapi dalam regulasi juga ada penyamaan persepsi, sehingga pihak pelapor maupun yang dilaporkan tidak dirugikan dan regulasi yang baik bisa diterapkan,” ujarnya.
(Putri Caprita)
Baca Kabarsumbar.com lebih update via Google News, Klik Disini atau Join Telegram Disini.
