Padang – Wali Kota Padang Fadly Amran secara resmi membuka Workshop Reformasi Birokrasi di Ruang Abu Bakar Ja’ar, Balai Kota Aia Pacah, Rabu (25/6/2025).
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas birokrasi dan pelayanan publik, serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada masyarakat.
Perwakilan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) turut hadir secara daring melalui Zoom.
Dalam sambutannya, Fadly Amran menekankan pentingnya keselarasan reformasi birokrasi dengan visi dan misi Pemerintah Kota Padang.
Ia menyebutkan hal ini mencakup kemudahan akses layanan publik, penyederhanaan prosedur, serta pembudayaan hidup bersih dan sehat di masyarakat.
Menurutnya, proses ini bukan sekadar pengurangan birokrasi, tetapi juga bagaimana birokrasi membudayakan hidup bersih dan sehat, serta memahami fungsi masing-masing.
“Apakah yang kita lakukan hari ini sudah sesuai dengan visi misi kita? Apakah perangkat daerah sudah betul-betul mendukung hal itu?” ujarnya.
Fadly Amran juga menyoroti pentingnya reformasi birokrasi yang menyentuh aspek budaya kerja.
Ia menilai reformasi tidak cukup hanya pada sistem atau struktur, tetapi harus tampak dalam perilaku dan kepedulian ASN sehari-hari.
Ia mengkritik bahwa di kantor-kantor, pengelolaan sampah belum optimal dan belum semua melakukan pemilahan. Bahkan, budaya kerja sederhana seperti 3S (Senyum, Sapa, Salam) masih belum dijalankan secara konsisten.
“Padahal ini bagian dari wajah pelayanan publik kita. Kita ingin reformasi birokrasi yang benar-benar menyentuh akar pelayanan, yang membangun hubungan kerja kekeluargaan, bukan sekadar administratif,” jelasnya.
Lebih lanjut, Fadly Amran menyampaikan bahwa Kota Padang telah menunjukkan kemajuan dalam indeks Reformasi Birokrasi Tematik (RBT), yang mencerminkan dampak langsung program pemerintah pada masyarakat.
Ia menyatakan bahwa peningkatan indeks RBT patut disyukuri, namun lebih dari itu, pemerintah harus terus mendorong agar setiap program tidak hanya berjalan, tetapi juga membawa perubahan nyata dalam penanggulangan kemiskinan, penguatan smart city, maupun pelayanan publik yang akuntabel.
Workshop ini diharapkan menjadi momentum penting untuk konsolidasi antar perangkat daerah dalam membangun birokrasi yang adaptif, transparan, dan berorientasi pada hasil.
