Pariaman – Wakil Bupati Padang Pariaman, Rahmat Hidayat, diusir warga Nagari Kapalo Hilalang saat hendak berdialog terkait pembebasan lahan Tarok City, Jumat (12/9/2025).
Penolakan terjadi saat Rahmat Hidayat tiba di Kantor Wali Nagari.
Massa langsung bereaksi dengan teriakan penolakan dan meminta wakil bupati meninggalkan lokasi.
Warga menilai kedatangan wakil bupati hanya formalitas dan tidak menyentuh substansi tuntutan mereka.
Tuntutan utama warga adalah pencabutan Surat Keputusan (SK) terkait pembebasan lahan dan pengembalian lahan kepada masyarakat.
“Kami sudah lama menyuarakan penolakan. Jadi waktu beliau datang, warga langsung bereaksi,” ujar Kepala Korong Taratak, Oky Ariadi, Sabtu (13/09/2025).
Oky menambahkan, tim dari nagari, perangkat daerah, hingga TNI sempat meninjau lokasi beberapa hari sebelumnya.
Inspeksi tersebut menemukan perbedaan antara titik lahan dalam dokumen dengan kondisi di lapangan.
“Perbedaan titik lahan ini memperkuat kecurigaan kami, karena tidak transparansi,” tegasnya.
Warga juga kecewa karena belum ada tanggung jawab sosial dari pihak yang memanfaatkan lahan, termasuk realisasi CSR yang dijanjikan.
“Pemerintah tidak menghargai kami. Kami masyarakat nagari sebagai pemilik sah tanah ulayat,” keluhnya.
Situasi di Kapalo Hilalang saat ini kondusif meski diwarnai ketegangan.
Warga berencana melanjutkan aksi protes ke DPRD dan kantor Gubernur Sumatera Barat.
Mereka menuntut pencabutan SK yang dianggap bermasalah dan pengembalian lahan kepada masyarakat.
“Kami akan terus memperjuangkan hak rakyat. Jika pemerintah tidak mau mendengar, kami siap melakukan aksi lanjutan ke tingkat provinsi,” pungkas Oky.
