Nagari di Pessel Alokasikan 8 persen Dana Desa untuk Penanganan Covid-19

  • Bagikan
Ilustrasi Covid Jenazah
Ilustrasi. Foto : Internet

Painan – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesisir Selatan (Pessel) mewajibkan pemerintah nagari (Pemnag) untuk mengalokasikan 8 persen dana desa untuk penanganan Covid-19.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMDP2KB) Pessel Wendi mengatakan, alokasi delapan persen dana desa itu untuk pencegahan penularan Covid-19 dapat dilakukan secara merata.

Adapun besaran alokasi anggaran delapan persen itu bersumber dari Dana Desa, diluar Bantuan Langsung Tunai atau BLT.

“Tahun sebelumnya tidak diwajibkan pemerintahan nagari mengalokasikan dana untuk penanganan Covid-19. Tapi di tahun 2021 ini menjadi sebuah kewajiban, dengan besar alokasi anggarannya minimal delapan persen dari DD. Delapan persen itu diluar dari dana BLT,” kata Wendi di Pesisir Selatan, Kamis 11 Februari 2021.

Dia menjelaskan, kewajiban alokasi anggaran penanganan Covid-19 itu mengacu pada Surat Edaran (SE) Direktur Jendral (Dirjen) Perimbangan Keuangan Menkeu Nomor 2 tahun 2021 tentang penyesuaian penggunaan anggaran TD-DD untuk penanganan Covid-19.

“Karena ini wajib dan mulai berlaku di tahun 2021, maka ini harus menjadi perhatian oleh semua wali nagari di daerah ini,” tegas Wendi.

Dia mengatakan, besaran transfer ke daerah, dana desa untuk 182 nagari di Pessel pada tahun 2021 mencapai Rp 157 miliar.

“Karena minimal 8 persen harus dialokasikan untuk penanganan Covid-19, maka jumlahnya akan mencapai Rp 13,360 miliar,” kata Wendi.

Sementara itu, alokasi anggaran itu dapat diperuntuhkan untuk honor tim Covid-19 Nagari, tracking, penyedian APD, dan kebutuhan isolasi mandiri bagi warga yang terkonfirmasi positif virus Covid-19.

“Agar penanganan bagi pasien positif Covid-19 yang masuk kategoti Orang Tanpa Gejala (OTG) bisa dilakukan secara maksimal, maka nagari juga diwajibkan menyediakan Rumah Isolasi Nagari (Rina). Tentunya dengan memanfaatkan alokasi anggaran sebesar 8 persen dari dana desa di luar BLT tersebut,” pungkas Wendi.

  • Bagikan