Jakarta – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman meminta pemerintah memperlakukan angkutan distribusi pupuk subsidi setara dengan angkutan bahan bakar minyak (BBM) di wilayah terdampak bencana di Sumatra.
Ia menilai truk pengangkut pupuk subsidi ikut terdampak pembatasan akses akibat rusaknya Jalan Lembah Anai pascabanjir pada November 2025.
“Angkutan distribusi pupuk subsidi layak diperlakukan setara dengan truk tangki Pertamina yang membawa BBM saat melintas di jalan raya terdampak bencana, seiring maraknya antrean di SPBU dalam beberapa waktu terakhir,” ujar Alex melalui rilis di Jakarta, Minggu (10/5/2026).
Jalan Lembah Anai merupakan akses vital yang menghubungkan Kota Padang dengan sejumlah kabupaten/kota di wilayah utara Sumatera Barat, termasuk jalur menuju Provinsi Riau dan Sumatera Utara. Pemerintah masih membatasi lalu lintas di kawasan itu karena perbaikan jalan terus berlangsung.
Alex menilai kelancaran distribusi pupuk subsidi harus menjadi perhatian serius pemerintah agar kebutuhan petani tetap terpenuhi tepat waktu.
Ia menegaskan hal itu penting karena sudah diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 15 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi yang memangkas jalur distribusi pupuk subsidi.
Dalam aturan tersebut, pupuk didistribusikan langsung dari gudang Pelaku Usaha Distribusi (PUD) di Lini 2 ke Kios Pupuk Lengkap (KPL) di Lini 4.
“Secara regulasi, mekanisme pendistribusian pupuk subsidi telah dipangkas. Kini muncul tantangan baru, yakni ketersediaan solar subsidi,” kata Alex.
Ia mengingatkan agar kendala distribusi tidak menghambat petani memperoleh pupuk tepat waktu di Lini 4 yang menjadi ujung tombak distribusi pupuk subsidi.
“Jangan sampai ini menjadi faktor penghambat petani mendapatkan pupuk secara tepat waktu di Lini 4,” ujarnya.
Menurut Alex, ketepatan waktu distribusi pupuk sangat penting karena pemupukan tanaman memiliki jadwal tertentu sesuai usia tanaman. Jika distribusi terlambat, produktivitas dan hasil panen petani berpotensi terganggu.
Ia menekankan pupuk subsidi harus dipastikan tersedia di seluruh Lini 4 setiap memasuki musim tanam.
“Keterlambatan pemupukan akan mempengaruhi hasil panen yang pada akhirnya berdampak pada target swasembada pangan, yang merupakan bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto,” katanya.
Alex menambahkan, pasokan pupuk subsidi nasional secara umum masih aman karena distribusinya diatur berdasarkan pembagian wilayah sesuai lokasi pabrik pupuk.
Namun, ia mengingatkan konflik geopolitik global juga dapat berdampak pada rantai pasok bahan baku pupuk.
“Jika perang di Timur Tengah berkepanjangan, faktor produksi pupuk tentu akan ikut terganggu. Karena itu, langkah antisipasi agar pupuk subsidi tetap tersedia di Lini 4 harus terus diupayakan,” tegas politikus PDI Perjuangan itu.
Pemerintah menetapkan alokasi pupuk bersubsidi nasional tahun 2026 sebesar 9,8 juta ton. Dari jumlah itu, 9,5 juta ton dialokasikan untuk sektor pertanian dan sisanya untuk sektor perikanan. Alokasi pupuk subsidi sektor pertanian terdiri atas 4,4 juta ton urea, 4,47 juta ton NPK Phonska, 81 ribu ton NPK Kakao, 558 ribu ton pupuk organik, dan 16,4 ribu ton pupuk ZA.
Baca Kabarsumbar.com lebih update via Google News, Klik Disini atau Join Telegram Disini.
