Padang – Validitas data kebutuhan pemulihan sektor pertanian Sumatera Barat pascabencana kembali menjadi sorotan setelah dilakukan penelusuran langsung ke daerah.
Kunjungan Anggota Komisi IV DPR RI Rahmat Saleh ke Sumbar mengungkap angka riil kerugian dan kerusakan yang selama ini belum sepenuhnya tercermin dalam laporan resmi.
Hasil koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumbar serta pemerintah 19 kabupaten dan kota menunjukkan total nilai kerugian dan kerusakan sektor pertanian beserta infrastruktur pendukung mencapai sekitar Rp 4,53 triliun.
Nilai tersebut diperoleh melalui proses pencocokan dan pendalaman data antara pemerintah daerah dengan kondisi lapangan yang dihimpun secara langsung.
Rahmat menyampaikan bahwa temuan tersebut memperlihatkan perbedaan signifikan dibandingkan data awal yang sebelumnya dipaparkan dalam Rapat Dengar Pendapat dengan pemerintah pusat.
“Begitu kita turun dan buka data bersama pemerintah daerah, terlihat jelas bahwa angka yang selama ini dipakai belum menggambarkan kondisi sebenarnya. Fakta di lapangan menunjukkan kebutuhan recovery Sumbar jauh lebih besar,” kata Rahmat di Padang, Jumat (16/1/2026).
Ia menilai kehadiran langsung di lapangan menjadi langkah penting untuk memastikan keakuratan data yang digunakan dalam perencanaan pemulihan.
Menurutnya, selama ini terdapat ketidaksinkronan antara laporan administratif dengan kondisi riil kerusakan yang dialami petani serta infrastruktur pertanian di lapangan.
Berdasarkan hasil temuan tersebut, nilai kerusakan bendungan tercatat mencapai Rp 2,06 triliun. Jaringan irigasi mengalami kerusakan senilai Rp 1,07 triliun, sementara sektor pertanian secara langsung mencatat kerugian sebesar Rp 1,22 triliun.
Selain itu, kerusakan jaringan irigasi tersier dan usaha tani tercatat senilai Rp 156,87 miliar, serta embung sebesar Rp 10,25 miliar. Jika seluruh komponen tersebut diakumulasikan, total nilai kerugian dan kerusakan mencapai sekitar Rp 4,53 triliun.
Rahmat menegaskan bahwa angka tersebut bukan sekadar asumsi, melainkan hasil pembahasan atas data teknis yang dimiliki pemerintah daerah.
“Data ini harus menjadi rujukan utama pemerintah pusat dalam menentukan kebijakan pemulihan dan penganggaran,” katanya.
Ia juga menyoroti adanya sejumlah kerusakan irigasi primer dan aliran sungai yang sebelumnya tidak tercantum dalam laporan resmi.
Menurutnya, irigasi memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan produksi pangan di daerah.
“Kalau irigasi tidak masuk data, maka pemulihannya juga tidak akan masuk prioritas anggaran. Ini yang berbahaya,” ujarnya.
Selain persoalan data, Rahmat menilai proses pemulihan selama ini masih terkendala oleh tumpang tindih kewenangan antara kementerian teknis dan Balai Wilayah Sungai.
“Kondisi itu membuat perbaikan irigasi skala kecil berjalan lambat, sementara petani membutuhkan penanganan cepat. Banyak sawah yang rusak berat akibat perubahan alur sungai dan timbunan lumpur,” sebutnya.
Untuk kondisi tersebut, ia menilai diperlukan dukungan alat berat agar lahan pertanian dapat kembali digarap dalam waktu dekat.
“Recovery tidak bisa menunggu terlalu lama. Kalau satu musim tanam terlewat, dampaknya panjang bagi petani,” katanya.
Rahmat menegaskan bahwa keterbukaan data yang sebenarnya harus menjadi momentum perbaikan penanganan pascabencana di Sumatera Barat.
Ia berharap pemerintah pusat tidak lagi mengacu pada data lama, tetapi segera menyesuaikan kebijakan berdasarkan kondisi nyata di lapangan.
“Kalau kita mau pemulihan yang tepat sasaran, maka datanya juga harus jujur dan akurat,” pungkasnya.
Langkah tersebut dilakukan menyusul temuan dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI bersama Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang digelar di Jakarta pada Rabu (14/1/2026).
Dalam rapat tersebut, Rahmat telah lebih dulu mempertanyakan akurasi data kerusakan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan pascabencana.
Pada kesempatan itu, ia mengapresiasi respons cepat pemerintah pusat dalam penanganan darurat, termasuk penyaluran bantuan pangan.
Namun demikian, Rahmat menilai data kerusakan yang disampaikan belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil di Sumatera Barat.
“Tanpa mengurangi kepercayaan kami kepada tim kementerian, saya harus sampaikan bahwa data ini tidak tepat. Salah data akan berujung pada salah hitung anggaran,” ujarnya dalam rapat kerja tersebut.
Menurut Rahmat, perbedaan data tersebut menjadi alasan utama dirinya turun langsung ke Sumatera Barat dan berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan daerah.
Dari pertemuan tersebut, diperoleh data faktual yang menunjukkan besarnya kerusakan pada sektor-sektor vital.
Baca Kabarsumbar.com lebih update via Google News, Klik Disini atau Join Telegram Disini.
